Bupati Tojo Una-Una: Moderasi Beragama Tak Boleh Berhenti di Seremonial

t-media.id | Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, S.H., menegaskan bahwa moderasi beragama tidak boleh berhenti sebagai slogan atau kegiatan seremonial semata. Ia meminta nilai toleransi dan saling menghormati benar-benar hadir dalam praktik kehidupan sosial dan pelayanan publik.

Pernyataan itu disampaikan Ilham saat menghadiri silaturahmi lintas unsur pemerintah, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang dirangkaikan dengan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Auditorium Kantor Bupati Tojo Una-Una, Selasa, 10 Februari 2026.

“Moderasi beragama bukan sekadar jargon. Ia harus menjadi cara berpikir dan cara kerja, terutama bagi aparatur negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Ilham.

Menurut dia, Kabupaten Tojo Una-Una yang majemuk membutuhkan komitmen bersama agar perbedaan keyakinan tidak menjadi sumber ketegangan sosial. Ia menilai peran negara dan tokoh agama sama pentingnya dalam menjaga ruang publik tetap inklusif.

“Negara hadir untuk memastikan semua umat beragama merasa aman dan dilayani secara adil. Di situlah makna toleransi diuji,” ujarnya.

Ilham juga menyebut sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Agama sebagai faktor kunci dalam merawat kerukunan. Ia berharap pembinaan ASN tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga menyentuh aspek etika dan keteladanan.

“Kita butuh aparatur yang bukan hanya paham aturan, tapi juga paham keberagaman masyarakat yang dilayaninya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Junaidin menekankan bahwa keberhasilan moderasi beragama sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan ASN Kementerian Agama.

“ASN Kementerian Agama harus menjadi wajah moderasi beragama. Integritas dan profesionalisme adalah kunci kepercayaan publik,” ujar Junaidin.

Kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri Wakil Bupati Hj. Surya, S.Sos., M.Si,, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, pejabat Kementerian Agama, tokoh agama lintas iman, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan keagamaan. *[]