TOUNA, t-media.id | Senin, 9 Maret 2026, aroma formalitas memenuhi Ruang Rapat Kantor Bupati Tojo Una-Una. Di bawah sumpah dan pelantikan 37 pejabat baru—mulai dari eselon II hingga kepala puskesmas—resmi memegang kendali jabatan. Namun, di balik setelan jas dan seragam kopri yang rapi, ada beban besar yang kini sah menjadi “hutang” mutlak kepada rakyat.
Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, melantik satu pejabat pimpinan tinggi pratama, 17 pejabat administrator, 12 pejabat pengawas, serta tujuh kepala puskesmas. Di hadapan Ketua DPRD Gusnar A. Sulaeman, prosesi ini bukan sekadar rotasi kursi, melainkan ujian bagi integritas birokrasi yang kerap dihantui stigma.
Pelantikan ini menjadi momentum krusial bagi birokrasi Tojo Una-Una untuk memutus rantai pandangan miring publik. Selama ini, isu politisasi birokrasi kerap menjadi bayang-bayang setiap kali ada perombakan jabatan. Kini, setelah sumpah diucap dan kursi didapat, birokrasi ditantang untuk berhenti menjadi alat kepentingan dan mulai bertransformasi menjadi pelayan hak-hak publik.
“Jangan kita melihat jabatannya, tetapi lihatlah apa yang menjadi tanggung jawab yang akan kita laksanakan ke depan,” tegas Ilham Lawidu dengan nada bicara yang lugas.
Pesan Bupati ini seolah menjadi pengingat bahwa jabatan hanyalah alat, sementara tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap gerak pejabat harus berlandaskan aturan dan nilai agama—sebuah kompas moral untuk menjamin keberkahan bagi daerah.
Bagi para pejabat yang baru dilantik, masa bulan madu jabatan tidaklah lama. Rakyat kini bukan lagi penonton pasif. Mata publik akan terus dan tetap menyoroti setiap jengkal kebijakan yang lahir dari meja-meja kantor pemerintahan.
Prioritas saat ini adalah mengembalikan hak publik melalui pelayanan yang prima, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Kinerja yang buruk atau pelayanan yang lamban akan langsung berhadapan dengan pengawalan ketat dari masyarakat yang semakin kritis.
“Laksanakan tugas sesuai pedoman demi kebaikan, keberkahan, serta kedamaian bagi Kabupaten Tojo Una-Una,” pesan Ilham, menutup arahannya.
Kalimat pesan inipun menjadi sinyal, bahwa pelantikan ini diharapkan menjadi suntikan energi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memacu program pembangunan. Namun, keberhasilan pelantikan ini tidak diukur dari seberapa lancar seremoni berlangsung, melainkan dari seberapa besar perubahan kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh warga di puskesmas hingga kantor-kantor dinas.
Kini, bola panas ada di tangan para pejabat baru. Apakah mereka akan menjadi pelayan rakyat yang amanah, atau sekadar pengisi kursi yang tergerus oleh stigma lama? Waktu dan pengawasan publik yang akan menjawabnya. *[]
Sumber : Istimewa
Touna Media Infotama
