Gamarudin Sebut, Sinergitas DPRD dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Keberhasilan Pembangunan.

TOUNA (t-media.id) – Sinergitas DPRD dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah khususnya kabupaten Tojo Una-Una dapat terwujud melalui kolaborasi dalam perumusan dan persetujuan kebijakan pembangunan melalui fungsi legislasi dan anggaran (pembentukan Perda dan APBD), serta melalui fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan sesuai harapan rakyat.

Keduanya saling berkaitan dalam menjalankan roda pemerintahan, seperti dalam menyusun dan menyetujui APBD serta mengawasi pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah. Ungkap Wakil Ketua Komisi III Bidang Perekonomian dan Keuangan Gamarudin, S.Sos.

Dikomfirmasi media ini diruang kerjanya komisi III pada Selasa, 14/10/2025, Gam menuturkan bahwa hubungan DPRD dengan Kepala Daerah merupakan substansi penting dalam kehidupan politik di daerah, khususnya menyangkut penggunaan mekanisme konsultasi. Demikian halnya dengan tugas kami untuk menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang melekat kepada Komisi sebagai salah satu dari alat kelengkapan di DPRD.

“Sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan, Sinergitas tersebut di antaranya terkait dengan pelaksanaan peran dan fungsi secara ideal, yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan strategis daerah. Kebijakan tersebut terkait produk peraturan daerah yang aspiratif dan responsif, dibuat dengan mengakomodasi tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah kita usulkan dan telah dibahas dalam Rapat Paripurna bersama dengan Pemerintah Daerah.” Jelasnya

Selain itu, Gam berharap Pemerintah Daerah Tojo Una-Una dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa menciptakan hubungan yang harmonis, koordinatif serta berjalan beriringan bersama kami sehingga kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat benar-benar terwadahi secara baik dan bertanggung jawab.

“Sekaligus diperlukan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar, serta berada pada jalur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya *[]