Ketika APBN Tertekan, Daerah Menanggung Beban

t-media.id, TOJO UNA-UNA | Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Sekretariat Daerah menggelar Forum Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2026, Senin (6/4/2026), di Ruang Rapat Mosirata, Kantor Bapperida Tojo Una-Una.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Tojo Una-Una, Alfian Matajeng, mewakili Bupati. Kegiatan ini turut dihadiri para asisten, kepala OPD, serta seluruh camat se-Kabupaten Tojo Una-Una, dan dipandu oleh Kepala Bapperida, Mohammad Arsyad.

Dalam pemaparannya, Sekda Alfian Matajeng menyoroti kondisi fiskal nasional yang dinilai sedang mengalami tekanan serius, terutama akibat dinamika global seperti konflik internasional yang berdampak pada kenaikan harga energi.

Ia mengungkapkan bahwa potensi peningkatan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat berimplikasi langsung pada kemampuan transfer ke daerah.

“Dengan kondisi global saat ini, negara kemungkinan kembali menambah subsidi BBM. Itu berarti beban fiskal meningkat, sementara ruang transfer ke daerah menjadi terbatas,” ujarnya.

Sekda juga menyinggung kondisi defisit nasional yang telah mencapai kisaran Rp132 triliun hingga triwulan I tahun 2026, yang semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah pusat.

Dampaknya, sejumlah alokasi anggaran yang sebelumnya diproyeksikan, berpotensi tidak tersalurkan ke daerah pada tahun 2026.

Selain tekanan eksternal, Pemkab Tojo Una-Una juga menghadapi persoalan internal serius, khususnya terkait tingginya belanja pegawai.

Saat ini, proporsi belanja pegawai daerah telah mencapai sekitar 49 persen, dan berpotensi meningkat hingga 55 persen jika seluruh komponen gaji dihitung secara penuh.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022, batas maksimal belanja pegawai ditetapkan sebesar 30 persen dari APBD.

“Kalau aturan ini diterapkan penuh pada 2027, maka kita harus memangkas belanja pegawai hingga sekitar 25 persen. Ini bukan angka kecil,” tegas Alfian.

Kondisi tersebut diperparah oleh kebutuhan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang hingga kini masih bergantung pada skema kebijakan pusat.

Sebagai solusi, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun Sekda mengakui, target ideal untuk menyeimbangkan struktur anggaran tergolong sangat tinggi.

“Kita butuh sekitar Rp650 miliar PAD untuk bisa menyesuaikan dengan batas belanja pegawai 30 persen. Ini bukan hal mudah,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD akan difokuskan pada sektor swasta, tanpa membebani masyarakat.

Dalam forum tersebut, Pemkab juga menetapkan sejumlah prioritas pembangunan untuk tahun 2027, di antaranya Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) , Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan Optimalisasi peran kecamatan.

Sekda secara khusus menekankan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah.

Ia bahkan mengingatkan agar seluruh camat memahami secara menyeluruh tugas dan fungsi mereka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

“Jangan sampai camat tidak pernah membaca PP 17 Tahun 2018. Di situ jelas tugasnya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan umum,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, termasuk melalui komunikasi sederhana seperti pemberitahuan kegiatan di wilayah.

Menutup arahannya, Sekda mengajak seluruh perangkat daerah untuk tetap optimistis meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

“Kita tidak boleh patah semangat. Dengan segala keterbatasan, perencanaan pembangunan tetap harus berjalan,” pungkasnya.

Forum ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2027, sekaligus wadah sinkronisasi program antar perangkat daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. *[]