LKPD Diserahkan, Konsistensi WTP Tojo Una-Una Kembali Diuji

t-media.id, PALU | Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Senin, 30 Maret 2026. Penyerahan ini menjadi pintu awal pengujian atas kualitas pengelolaan anggaran daerah yang selama ini diklaim stabil.

Bupati Ilham Lawidu, S.H., hadir langsung. Ia menyatakan laporan telah dikonsolidasikan bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), meski masih berstatus unaudited—artinya belum melalui pemeriksaan rinci auditor negara.

“Kami berupaya maksimal agar data yang disajikan akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” ujar Ilham.

Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, klaim akurasi itu akan diuji dalam audit terperinci oleh BPK. Tahap ini krusial, karena tak hanya memeriksa kepatuhan administratif, tetapi juga menguji konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.

Selama 13 tahun terakhir, Tojo Una-Una mencatat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini kerap dijadikan indikator keberhasilan tata kelola keuangan. Meski begitu, dalam praktiknya, opini WTP tidak serta-merta meniadakan potensi persoalan—terutama pada aspek efektivitas belanja dan pengendalian internal.

Ilham menyadari, hasil audit BPK akan menjadi tolok ukur objektif atas kinerja tersebut.

“Kami berharap pemeriksaan ini memberi gambaran objektif untuk perbaikan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menginstruksikan seluruh OPD bersikap kooperatif selama audit berlangsung. Langkah ini penting, mengingat salah satu catatan berulang dalam pemeriksaan keuangan daerah umumnya berkaitan dengan kelengkapan data, ketepatan pencatatan, hingga konsistensi pelaporan antar unit kerja.

Sejumlah pemerintah daerah lain di Sulawesi Tengah juga mengikuti agenda penyerahan LKPD ini, baik dihadiri langsung kepala daerah maupun diwakili wakil kepala daerah.

Bagi Tojo Una-Una, proses audit tahun ini bukan sekadar rutinitas administratif. Ini adalah momentum untuk menguji apakah konsistensi opini WTP selama lebih dari satu dekade benar-benar mencerminkan tata kelola yang solid—atau masih menyisakan ruang perbaikan yang belum sepenuhnya terungkap.

Laporan: Prokopim/PPID Setdakab Touna