Lurah Dondo Barat Ingatkan Warga Perbarui KK agar Tak Terkendala Bantuan Sosial

RATOLINDO, t-media.id — Menjawab berbagai keluhan warga, Lurah Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Hadija, S.Sos, mengingatkan masyarakat agar terus menjalin kerja sama dengan pemerintah kelurahan, khususnya terkait administrasi kependudukan. Hal tersebut disampaikan Hadija saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Kelurahan Dondo Barat, Senin (22/12/2025).

Menurut Hadija, salah satu persoalan yang kerap menjadi kendala antara warga dan pemerintah adalah Kartu Keluarga (KK) yang belum diperbarui. Padahal, KK merupakan dokumen kependudukan penting yang menjadi dasar pembuatan KTP, akta kelahiran, serta syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, BPJS, perbankan, hingga bantuan sosial pemerintah.

“Masih banyak warga yang menggunakan KK lama tanpa barcode. Akibatnya, data mereka tidak tercatat secara online di sistem kependudukan, sehingga menyulitkan saat pengusulan bantuan,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan penyampaian informasi, Hadija juga aktif memanfaatkan media sosial pribadinya guna mengedukasi masyarakat. Dalam unggahannya, ia menegaskan bahwa KK lama harus segera diperbarui di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Ia menjelaskan, ketidaksesuaian data status perkawinan juga sering menimbulkan masalah. Misalnya, warga yang telah berstatus janda atau duda, baik cerai hidup maupun cerai mati, namun belum memperbarui data pada KTP dan KK.

“Banyak ibu-ibu mengeluh sudah lama menjanda dan hidup sendiri, tapi saat diverifikasi, di KTP dan KK masih tertulis kawin. Padahal ada bantuan tertentu yang memang diperuntukkan bagi janda, namun secara administrasi tidak bisa dibuktikan,” kata Hadija.

Hadija menegaskan bahwa pihak kelurahan hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Kelengkapan dan keakuratan data, menurut dia, sangat bergantung pada kesadaran warga untuk memperbarui dokumen kependudukan masing-masing.

“Kelurahan hanya memfasilitasi. Bapak dan ibu sendiri yang menentukan dengan memastikan data kependudukan sudah benar dan sinkron,” pungkasnya. *[]