Touna t-media.id – Sekolah Rakyat adalah bagian penting dari program pendidikan gratis yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam memuliakan anak-anak dan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan guna mewujudkan visi Indonesia Emas.
Hal inilah yang mendorong Bupati Tojo Una-Una Ilham, S.H., didampingi Wakil Buapati Tojo Una-Una Hj. Surya, S.Sos., M.Si. untuk memulai Program Kerja Pemerintah Daerah dengan meninjau rencana lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Sabtu (05/04/2025)
Bupati dan Wakil Bupati Touna melalakukan peninjauan ditiga lokasi yang berbeda yakni Lokasi yang terletak di Dusun Jompi, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, seanjutnya meninjau lokasi yang terletak didesa Cempa, Kecamatan Ulubongka dan terakhir meninjau lokasi yang terletak di Desa Betaua, Kecamatan Tojo.
Peninjauan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat diantaranya Ketua DPRD Touna Gusnar A. Suleman, S.E.,M.M, Pj. Sekda Touna Alfian Matajeng, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aspan Taurenta, S.H, Staf Ahli Bupati Muh. Ilyas, S.T.,M.T., Plt. Kadis Dikpora Touna Burhanudin Lahay, S.Ag., M.M., Kaban Pertanahan/ATR Siswono, S.ST., M.A.P.
Moh. Zein Sekertaris Kesbangpol Touna menyebutkan dari ketiga rencana lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dikunjungi terasebut, hanya ada dua loaksi yang ditargetkan dan masuk dalam kategori lokasi, sebagaimana dikutip dari togeanesia.com (06/04/2025).
“Setelah dilakukan peninjauan hanya ada dua lokasi yang masuk dalam kategori, yaitu lokasi yang terletak didusun Jompi dan lokasi yang terletak di Desa Bataua”. Ujar Zein
Selanjut dari dua lokasi yang masuk dalam kategori tersebut akan dirapatkan kembali untuk penetuan apakah sudah dengan persyaratan yang ditentukan kemensos”. Tambahnya
Moh.Zein juga menerangkan “Bahwa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una membutuhkan lokasi yang luasnya sekitar 10 Hektar yang nantinya lokasi tersebut akan diganti rugi oleh pemerintah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dimasing-masing lokasi.” Pungkasnya