Command Center BERANI Samporoa: Saat Sulawesi Tengah Mengubah Wajah Pelayanan Publik

PALU, t-media.id – Peresmian Command Center layanan BERANI Samporoa oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Rabu malam (31/12/2025), menandai lebih dari sekadar peluncuran sebuah fasilitas digital. Momentum ini menjadi simbol pergeseran paradigma pelayanan publik di Sulawesi Tengah—dari birokrasi yang reaktif menuju pemerintahan yang responsif dan berbasis data.

Selama bertahun-tahun, keluhan masyarakat kerap terjebak dalam jalur birokrasi panjang, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit dipantau tindak lanjutnya. Kehadiran Command Center BERANI Samporoa mencoba memutus rantai persoalan tersebut dengan sistem pelaporan digital yang terintegrasi, transparan, dan dapat diawasi secara real time. Setiap aduan kini memiliki identitas berupa nomor tiket, yang secara tidak langsung memindahkan relasi kekuasaan dari meja birokrat ke ruang publik yang lebih terbuka.

Yang membedakan BERANI Samporoa dari layanan aduan konvensional adalah mekanisme pengendalian kinerja di dalamnya. Scoring system bagi operator Command Center dan operator OPD menempatkan kecepatan serta kualitas layanan sebagai ukuran profesionalisme aparatur. Penetapan waktu respons 5 hingga 60 menit bukan hanya target teknis, tetapi juga pesan politik bahwa negara harus hadir cepat ketika masyarakat membutuhkan.

Namun, Gubernur Anwar Hafid secara jujur menempatkan tantangan utama pada aspek yang sering diabaikan: validitas data. Pernyataan ini mengandung pesan penting bahwa transformasi digital tidak akan berarti tanpa pembenahan data di tingkat perangkat daerah. Permintaan pembaruan data dalam kurun tiga bulan menjadi sinyal kuat bahwa keberhasilan sistem ini akan diuji bukan pada kecanggihan teknologi, melainkan pada disiplin birokrasi.

Lebih jauh, rencana menghubungkan Command Center dengan pemerintah kabupaten/kota hingga instansi vertikal membuka peluang lahirnya ekosistem pelayanan publik lintas kewenangan. Jika terwujud, masyarakat tidak lagi dipaksa memahami batas administrasi pemerintahan, karena negara yang akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan warga, bukan sebaliknya.

Makna simbolik juga terlihat dari pemilihan nama Samporoa, yang berarti berteman. Ini menegaskan upaya pemerintah membangun relasi yang lebih setara dengan masyarakat—bukan sekadar sebagai objek pelayanan, tetapi sebagai mitra yang suaranya diakui dan ditindaklanjuti.

Pada akhirnya, Command Center BERANI Samporoa dapat dibaca sebagai uji konsistensi pemerintahan Sulawesi Tengah. Ia bisa menjadi otak pelayanan publik seperti yang dianalogikan Gubernur, atau justru berakhir sebagai etalase digital tanpa daya ubah. Jawabannya akan terlihat pada satu hal sederhana namun krusial: apakah setiap laporan warga benar-benar ditanggapi, diselesaikan, dan dipelajari sebagai bahan perbaikan kebijakan. *[]

Sumber : Tim Media Berani