t-media.id | Di tengah maraknya sorotan nasional terhadap dugaan penyalahgunaan Dana Desa di berbagai daerah, Pemerintah Desa Patingko, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, justru menunjukkan praktik sebaliknya. Pada Tahun Anggaran 2025, sebanyak tujuh unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) berhasil dituntaskan melalui skema swadaya masyarakat, tanpa melibatkan kontraktor.
Dana Desa senilai Rp10 juta per unit dialokasikan langsung kepada tujuh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Program ini menyasar warga kurang mampu dengan penghasilan terbatas, sekaligus menjadi bukti bahwa Dana Desa dapat dikelola secara tepat sasaran dan berdampak nyata.
Kepala Desa Patingko, Irwan Kui, menegaskan bahwa sejak awal pemerintah desa memilih pendekatan partisipatif untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.
“Di banyak tempat Dana Desa dipersoalkan, kami justru membuka ruang keterlibatan warga. Tidak ada kontraktor, tidak ada biaya siluman. Semua dikerjakan bersama agar anggaran benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Irwan Kui, Selasa (20/1/2026).
Pembangunan Rutilahu dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat, mulai dari perencanaan, pengadaan material, hingga pengerjaan fisik bangunan. Pola ini dinilai mampu menekan biaya sekaligus meningkatkan transparansi karena seluruh proses diawasi langsung oleh warga.
Di saat berbagai kasus hukum terkait Dana Desa masih mencuat di sejumlah daerah, praktik swadaya di Desa Patingko menghadirkan contoh konkret bahwa pengelolaan anggaran desa tidak harus berujung pada persoalan hukum, selama dijalankan secara terbuka dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Keberhasilan pembangunan tujuh unit Rutilahu ini tidak hanya menghadirkan hunian yang lebih layak bagi warga penerima manfaat, tetapi juga menegaskan bahwa semangat gotong royong masih menjadi benteng utama desa dalam menjaga integritas pengelolaan Dana Desa.*[]
Touna Media Infotama
