JAKARTA, t-media.id — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong percepatan digitalisasi desa, khususnya untuk mengatasi keterbatasan akses internet di 606 desa yang masih berada di wilayah blank spot.
Dorongan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Kantor Kementerian Desa dan PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Anwar Hafid menegaskan bahwa digitalisasi merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan desa serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Ia menjelaskan, keterbatasan jaringan internet di ratusan desa di Sulawesi Tengah masih menjadi persoalan utama. Selain itu, sejumlah desa juga menghadapi kendala infrastruktur dasar seperti akses listrik dan jembatan penghubung.
“Kondisi ini berdampak langsung pada pengembangan usaha desa, pelayanan publik, serta pemasaran produk pertanian dan kerajinan lokal,” ujar Anwar Hafid.
Anwar berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat agar percepatan digitalisasi desa dapat segera terwujud, sehingga pembangunan di wilayah pedesaan berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengatasi persoalan keterbatasan akses internet di desa-desa.
Menurut Yandri, digitalisasi desa bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan agar desa tidak tertinggal dari wilayah perkotaan. Pemerintah pusat, kata dia, akan mengawal pemenuhan kebutuhan pendukung, mulai dari jaringan internet, listrik, hingga kesiapan lahan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
“Kita akan kawal bersama agar program ini berjalan tepat sasaran,” kata Yandri.
Ia juga menyampaikan rencana kunjungan langsung ke Sulawesi Tengah bersama jajaran Kementerian Desa dan PDT untuk meninjau kondisi desa sekaligus mengawal pelaksanaan program-program strategis nasional.
Melalui penguatan akses digital, koperasi desa dan badan usaha milik desa (BUM Desa) diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar, termasuk melalui pemanfaatan perdagangan elektronik.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.*[]
Sumber : Tim Media Berani
Touna Media Infotama
