t-media.id | Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menegaskan bahwa tingginya angka kemiskinan daerah tidak dapat dilepaskan dari karakteristik wilayah dan keterbatasan fiskal, namun berbagai capaian pembangunan terus menunjukkan tren peningkatan sejak tahun pertama Pemerintahan IHLAS pada 2025.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Touna Alfian Matajeng, SPd.,M.A.P., dalam siaran pers tertulis, Minggu (25/1/2026), sebagai respons atas dinamika dan perhatian publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta kebijakan pembangunan daerah.
Sekda menjelaskan, kemiskinan daerah sangat erat kaitannya dengan sejumlah indikator utama, yakni karakteristik wilayah, aksesibilitas, kapasitas keuangan daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta kondisi perekonomian masyarakat. Seluruh indikator tersebut, menurutnya, secara faktual terdapat di Kabupaten Touna.
“Karakteristik wilayah Touna sangat kompleks, mulai dari kepulauan, dataran, pegunungan hingga wilayah sungai. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan aksesibilitas dan daya beli masyarakat,” jelas Sekda.
Ia menambahkan, meskipun secara persentase angka kemiskinan Kabupaten Touna tergolong tinggi dan secara peringkat berada di posisi ke-12 atau ke-13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, namun dari sisi jumlah absolut penduduk miskin relatif lebih kecil karena jumlah penduduk Touna juga tidak besar.
Dari sisi kemampuan fiskal, Pemerintah Daerah Touna diakui memiliki keterbatasan daya beli untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah yang luas, terlebih sebagai daerah 3T. Namun demikian, Sekda menegaskan bahwa setiap tahun tetap terjadi peningkatan pembangunan, baik pada sektor sarana dan prasarana, aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat, peningkatan SDM, maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada tahun pertama kepemimpinan IHLAS (2025), sejumlah program strategis telah direalisasikan. Di antaranya Program BINAR dengan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa tanpa memandang strata sosial, bantuan hibah rumah ibadah, pondok pesantren, dan organisasi kemasyarakatan sekitar Rp6,5 miliar, pakaian sekolah gratis, program cetak sawah, Sekolah Rakyat, pembangunan sarana dan prasarana, serta belanja pegawai dengan total APBD 2025 sebesar ± Rp1,302 triliun.
Menanggapi dinamika publik terkait pengadaan kendaraan dinas Bupati senilai Rp1,3 miliar pada APBD Perubahan 2025, Sekda menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama DPRD serta ditetapkan secara sah. Nilai pengadaan tersebut, kata dia, hanya sekitar 0,099 persen dari total APBD 2025 dan dinilai rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Perbedaan pandangan dan sikap kritis itu wajar, sepanjang tidak dilandasi tendensi lain,” tegasnya.
Sementara itu, pada APBD Tahun Anggaran 2026, Pemda Touna melakukan optimalisasi dan efisiensi belanja menyusul kebijakan pemerintah pusat terkait Transfer ke Daerah (TKD) yang berkurang sekitar Rp150 miliar. Salah satu kebijakan efisiensi yang diambil adalah tidak lagi mengalokasikan belanja sewa kendaraan bagi pejabat ASN setelah masa kontraknya berakhir pada 2026, dengan memanfaatkan kendaraan dinas operasional yang tersedia.
Di akhir pernyataannya, Sekda mengajak masyarakat untuk tidak larut dalam dinamika yang berulang dan memberikan ruang bagi Bupati serta jajaran pemerintah daerah untuk bekerja secara optimal.
“Berikan kesempatan kepada Bupati dan jajaran untuk mewujudkan Touna yang Religius, Maju, Adil, dan Sejahtera Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan (ReMAJa BerSUara),” pungkasnya.*[]
Sumber : PPID Dinas Kominfo Touna
Touna Media Infotama
