Kades Uebone Tegaskan Dukungan Pembangunan Nasional, Minta Nelayan Tak Terprovokasi Isu

AMPANA TETE, t-media.id – Kepala Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Mohamad Ramli H. Supu, menegaskan bahwa pembangunan nasional harus didukung bersama, namun tetap wajib memperhatikan perlindungan terhadap nelayan dan ekosistem laut.

Penegasan tersebut disampaikan MRS—sapaan akrabnya—menyikapi dinamika penolakan terhadap rencana survei seismik 2D laut di perairan Ampana, yang belakangan memicu kekhawatiran sebagian masyarakat pesisir.

“Pembangunan adalah bagian dari kepentingan nasional, tapi tidak boleh mengorbankan nelayan. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” ujar MRS saat menyapa warga jelang akhir tahun melalui sambungan WhatsApp, Rabu (31/12/2025).

Menurutnya, pemerintah desa memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat tidak terjebak pada isu-isu yang belum dipahami secara utuh, terutama yang berpotensi memecah persatuan dan mengganggu stabilitas desa maupun daerah.

Di Desa Uebone sendiri, terdapat sekitar 67 nelayan yang sempat terpengaruh isu bahwa aktivitas pengeboran minyak lepas pantai akan berdampak pada hasil tangkapan ikan dan merusak terumbu karang.

“Saya jelaskan kepada warga, setiap kegiatan pasti ada asas manfaat dan risiko. Tugas kita adalah memahami itu dengan kepala dingin, bukan langsung menolak atau bereaksi karena isu,” tegasnya.

Ia menjelaskan, asas manfaat mencakup peluang peningkatan ekonomi daerah, pembukaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Namun di sisi lain, risiko terhadap lingkungan dan mata pencaharian nelayan juga harus dikaji secara ilmiah dan transparan.

“Nelayan tidak boleh dirugikan. Karena itu, negara hadir melalui kajian lingkungan, sosialisasi, dan pengawasan. Jika semua dipahami, maka tidak perlu ada keresahan,” katanya.

MRS juga menyampaikan pandangan serupa saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Kantor Bupati, Jumat (26/12/2025). Dalam forum tersebut, ia mendorong dialog terbuka antara pemerintah, pelaksana kegiatan, dan masyarakat pesisir.

Menjelang tahun 2026, MRS mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas desa serta mendukung pembangunan nasional secara kritis dan konstruktif.

“Dukung pembangunan, tapi tetap jaga laut dan nelayan. Jika kita paham, kita tidak mudah terprovokasi. Desa dan Daerah harus tetap aman, laut tetap lestari, dan pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. *[]