Kepala Dinas PUPR Tojo Una-Una Tekankan Pendekatan Strategis dan Kolaboratif Ditengah Tekanan Anggaran

TOJO UNA-UNA, t-media.id | Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih selektif dan berbasis dampak, seiring dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Kepala Dinas PUPR Tojo Una-Una, Mohamad Aspan Supu, S.ST., M.T., menyatakan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut perubahan pendekatan dari pola pembangunan yang bersifat menyebar menjadi pembangunan yang terfokus pada kebutuhan paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Dalam situasi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata,” ujarnya saat menerima kunjungan media, Kamis (8/1/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, akses jalan penghubung, serta dukungan infrastruktur bagi sektor kesehatan dan pendidikan yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Lebih lanjut, Mohamad Aspan menegaskan pentingnya optimalisasi alokasi anggaran melalui pemanfaatan maksimal sumber daya yang tersedia, termasuk aset dan fasilitas eksisting. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik meskipun ruang fiskal terbatas.

“Kebijakan pembangunan tidak hanya soal membangun fisik, tetapi juga tentang bagaimana anggaran dikelola secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” katanya.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, ia menilai stabilitas keamanan daerah menjadi prasyaratan utama keberhasilan kebijakan pembangunan. Lingkungan yang aman dan kondusif akan menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Mohamad Aspan juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di bawah kepemimpinan ILHAM–SURYA berkomitmen menjalankan pembangunan dengan prinsip pelayanan yang ikhlas dan sabar, sekaligus terbuka terhadap masukan publik.

“Kami membuka ruang kritik konstruktif yang disampaikan secara edukatif dan melalui dialog. Ini penting agar kebijakan pembangunan daerah dapat terus diperbaiki dan dijalankan dalam satu perspektif bersama,” pungkasnya. *[]