Penduduk Tojo Una-Una 174.423 Jiwa, Layanan Dukcapil Belum Menyentuh PTSP

t-media.id | Jumlah penduduk Kabupaten Tojo Una-Una tercatat mencapai 174.423 jiwa berdasarkan data semester I tahun 2025. Namun hingga awal tahun 2026, pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) masih terpusat di kantor induk dan belum berjalan di lokasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pasar Rakyat Ampana.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una, Muh. Ruslan Siparante, menyebutkan data kependudukan semester II tahun 2025 masih menunggu pembaruan dari pemerintah pusat dan diperkirakan diterima pada Februari 2026.

“Jumlah penduduk semester I tercatat 174.423 jiwa. Untuk semester II masih menunggu update dari pusat,” ujar Ruslan, Kamis (22/1/2026).

Dengan jumlah penduduk tersebut, kebutuhan layanan administrasi kependudukan dinilai semakin meningkat. Namun, hingga kini layanan Dukcapil belum sepenuhnya menjangkau pusat aktivitas masyarakat, termasuk kawasan Pasar Rakyat Ampana.

Ruslan menjelaskan, belum beroperasinya pelayanan Dukcapil di PTSP disebabkan belum adanya petunjuk teknis dan kejelasan mekanisme pelayanan dari pimpinan daerah dan OPD terkait, meski secara kesiapan internal Dukcapil telah mempersiapkan bahan dan fasilitas.

Sementara itu, capaian perekaman KTP elektronik di Tojo Una-Una telah mencapai 97,43 persen. Dari 125.839 warga wajib KTP, sebanyak 122.607 orang telah melakukan perekaman. Masih terdapat 3.232 warga yang belum perekaman, sebagian besar berada di wilayah pedalaman.

“Mayoritas yang belum perekaman berada di daerah terpencil. Ini menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk yang terus bertambah,” jelas Ruslan.

Untuk mengimbangi tingginya jumlah penduduk, Dukcapil menambah operator pelayanan dari empat menjadi tujuh orang serta menugaskan pegawai ke kecamatan. Program pelayanan jemput bola juga difokuskan pada wilayah 3T.

Namun, keterbatasan sarana pendukung menjadi kendala utama, terutama tidak tersedianya anggaran kendaraan operasional pada tahun 2026.

“Jumlah penduduk besar, wilayah luas, tapi kendaraan operasional terbatas. Ini tentu berdampak pada percepatan layanan,” kata Ruslan.

Dukcapil menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan maksimal dan humanis kepada masyarakat, sembari menunggu kejelasan kebijakan operasional PTSP..*[]