Swasembada Pangan Dipercepat, Daerah Diminta Perkuat Produksi dan Desa Tani

TOJO UNA-UNA, t-media.id | Pemerintah mempercepat pelaksanaan kebijakan swasembada pangan nasional dengan menekankan penguatan produksi di daerah serta peran desa sebagai basis utama ketahanan pangan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Panen Raya Nasional dan Pengumuman Swasembada Pangan yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Presiden RI, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan ini diikuti sekitar 5.000 petani dan penyuluh secara luring serta sekitar 2 juta petani secara daring di seluruh Indonesia. Agenda tersebut menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan di daerah.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DTPHPKP) Kabupaten Tojo Una-Una mengikuti kegiatan nasional tersebut melalui pertemuan luring yang dipusatkan di Aula Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota.

Hadir mewakili Bupati Tojo Una-Una, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Moh. Asrar M. Ali, S.Ag.,M.Pd. bersama unsur Forkopimda, penyuluh pertanian, dan perwakilan kelompok tani. Di lokasi terpisah, Kepala DTPHPKP Tojo Una-Una Albar Amir, ST.,M.Si. mengikuti kegiatan serupa di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabalo, Kecamatan Tojo Barat.

Sekretaris DTPHPKP Tojo Una-Una Abdul Samad menilai kegiatan ini menjadi penanda arah kebijakan pertanian nasional yang semakin menuntut daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Menurut dia, Tojo Una-Una memiliki kontribusi nyata, terutama pada komoditas jagung.

“Produksi jagung pada 2024 mencapai sekitar 76.000 ton. Untuk 2025 diperkirakan berada pada angka yang relatif sama. Ini menunjukkan daerah mampu menjaga produksi, meski tantangan masih ada,” kata Abdul Samad.

Ia menegaskan, keberlanjutan swasembada pangan tidak cukup hanya dengan peningkatan produksi, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan petani, optimalisasi peran penyuluh, serta konsistensi dukungan pemerintah daerah.

Melalui kebijakan pangan nasional ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga penggerak kemandirian pangan desa yang berorientasi pada ketahanan jangka panjang.*[]