t-media.id, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) tak lagi sekadar mempersiapkan agenda organisasi rutin. Di balik Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV yang dijadwalkan 12 Mei 2026, tersimpan pertaruhan besar: menembus pengakuan sebagai konstituen Dewan Pers pada Juli mendatang.
Langkah itu kini memasuki fase krusial.
Pada Selasa (5/5/2026), Ketua Umum Mahmud Marhaba bersama Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid Zaenal dan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Wiwin Alfianti mendatangi Ketua Dewan Penasehat Farid Aljawi. Pertemuan tertutup yang digelar di kawasan Meruya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu bukan sekadar silaturahmi organisasi, melainkan forum evaluasi serius terhadap kesiapan struktural dan administratif PJS.
Sumber internal menyebut, pertemuan tersebut menyoroti satu isu utama: kesiapan dokumen sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan legitimasi dari Dewan Pers.
Farid Aljawi dalam arahannya menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi terhadap kelengkapan administrasi. Ia meminta seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat (DPP), daerah (DPD), hingga cabang (DPC), segera menuntaskan seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
“Semua berkas harus lengkap. Ini bukan sekadar formalitas, tapi penentu apakah PJS layak diakui atau tidak,” tegas Farid.
Peringatan tersebut mencerminkan realitas yang dihadapi banyak organisasi profesi: pengakuan Dewan Pers bukan sekadar status simbolik, melainkan hasil dari proses verifikasi ketat yang menyangkut kredibilitas, struktur organisasi, hingga kepatuhan terhadap standar jurnalistik nasional.
Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, bahkan menyebut tahap ini sebagai “harga mati”.
Menurutnya, kelalaian sekecil apa pun dalam aspek administrasi bisa menjadi batu sandungan serius bagi ambisi besar PJS.
“Ini bukan hal yang bisa ditawar. Semua harus bekerja cepat dan presisi. Tidak boleh ada yang menganggap ini sepele,” ujarnya dengan nada tegas.
Namun di balik tekanan tersebut, ada optimisme yang terus dijaga. PJS menilai momentum Rapimnas IV sebagai titik konsolidasi nasional untuk memastikan seluruh perangkat organisasi bergerak dalam satu arah: legitimasi.
Mahmud juga secara terbuka mengakui peran sentral Ketua Dewan Penasehat Farid Aljawi yang selama ini menjadi motor dukungan, baik dalam bentuk gagasan maupun kontribusi material.
“Beliau bukan hanya memberi arahan, tapi juga menjadi pilar yang menopang perjalanan organisasi ini,” ungkap Mahmud.
Jika target Juli 2026 tercapai, PJS berpotensi mencatatkan diri sebagai salah satu organisasi jurnalis siber yang berhasil menembus pengakuan formal di tengah ketatnya standar Dewan Pers—sebuah capaian yang tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga pada peta kekuatan jurnalisme digital di Indonesia.
Rapimnas IV pun tak lagi sekadar agenda tahunan. Ia menjelma menjadi panggung penentuan: apakah PJS siap naik kelas sebagai aktor sah dalam ekosistem pers nasional, atau justru tersendat di tahap verifikasi.
Waktu terus berjalan. Dan bagi PJS, hitungan menuju Juli sudah dimulai. *[BD]
Touna Media Infotama
