Pemerintah Kabupaten Touna Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran

t-media,id, TOUNA | Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mulai memetakan arah pembangunan untuk tahun 2027. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Ampana, Kamis (16/4/2026), pemerintah daerah menekankan pentingnya sinkronisasi usulan dari akar rumput agar program pembangunan tidak lagi meleset dari kebutuhan riil masyarakat.

Wakil Bupati Tojo Una-Una Hj. Surya, S,Sos., M.Si., menegaskan, dokumen RKPD 2027 harus menjadi jawaban atas persoalan mendasar di lapangan. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meninggalkan pola program yang bersifat seremonial dan beralih pada penguatan substansi yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

“RKPD 2027 harus menjawab kebutuhan riil di lapangan. Fokus kita adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal. Saya tekankan, jangan ada lagi program yang tidak tepat sasaran,” ujar Surya saat membuka forum tersebut di Gedung Auditorium Kantor Bupati Touna.

Forum ini menjadi ruang krusial untuk mengintegrasikan berbagai aspirasi, mulai dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan hingga pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, penyelarasan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional menjadi aspek penting agar pembangunan di daerah sejalan dengan arah besar pembangunan nasional.

Dalam pengamatan di lokasi, forum tahun ini tampak lebih inklusif. Selain dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan akademisi, perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas serta tokoh agama juga turut dilibatkan. Kehadiran kelompok marginal ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru agar pembangunan di Tojo Una-Una lebih berkeadilan dan ramah terhadap semua lapisan masyarakat.

Nantinya, kesepakatan yang dicapai dalam forum strategis ini akan dituangkan ke dalam naskah final RKPD. Dokumen tersebut akan menjadi dasar hukum utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan setahun penuh setelah disahkan melalui Peraturan Bupati. *[]