Menghalau “Bodrek” di Proyek Daerah

JAKARTA – Di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senin, 7 Juli 2025, Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat mengungkap sebuah ironi yang menjangkiti jagat media kita: menjamurnya “wartawan bodrek”. Fenomena ini, menurut dia, bukan sekadar urusan kartu pers palsu, melainkan residu dari tingginya angka pengangguran dan gegap gempita kebebasan bermedia sosial.

Modusnya klasik namun tetap ampuh di daerah. Berbekal kamera dan kartu identitas rakitan, para oknum ini menyatroni proyek-proyek pemerintah. Mereka memotret, mencari celah masalah, lalu melempar ancaman: berikan imbalan atau berita miring meluncur.

“Bagi kepala daerah yang kinerjanya kurang bagus, ini jadi sasaran empuk,” kata Komaruddin. Alhasil, anggaran daerah kerap bocor hanya untuk membungkam mulut-mulut yang mengaku jurnalis padahal tak tercatat di database resmi.

Di sisi lain, media mainstream sedang berada di ujung tanduk. Komaruddin menyebut “darah” industri media—yakni iklan—kini lebih banyak mengalir ke saku platform media sosial ketimbang ke televisi atau surat kabar. Dampaknya sistemik: krisis keuangan menghantam redaksi, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap jurnalis profesional tak terelakkan.

Kondisi ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, ruang publik disesaki oknum tak berkompeten, sementara di sisi lain, jurnalis yang terdidik dan bersertifikat justru kehilangan tempat bekerja.

Dewan Pers tak tinggal diam. Selain memperkuat kerja sama dengan Polri dan Kemendagri untuk literasi media di daerah, Komaruddin mengusulkan langkah taktis. Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memfasilitasi penyerapan jurnalis profesional yang terkena PHK ke instansi pemerintah.

“Setiap pemda butuh tenaga wartawan yang skillful. Sayang kalau mereka yang sudah dilatih dengan biaya tinggi malah menganggur,” ujarnya.

Pesan Dewan Pers kepada para pejabat daerah pun singkat dan padat: jangan gentar. Selama kinerja benar, jangan tanggapi mereka yang tak terverifikasi. Membuka database Dewan Pers kini menjadi langkah wajib sebelum menerima tamu yang mengaku pembawa berita. *[]

Catatan Redaksi: Berita ini dirangkum dari laporan resmi Dewan Pers (7/7/2025).