TOUNA (t-media.id) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Una-Una menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan melalui kegiatan **Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh RBP GCF Provinsi Sulawesi Tengah dengan tema “Peran Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Wilayah KPH Sivia Patuju.”
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Lawaka, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, pada Rabu (12/11/2025).
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Dr. Alimudin Muhammad, S.E., M.Si selaku Asisten III Administrasi Umum Setda (mewakili Bupati Tojo Una-Una), Ir. Ceceng Suhana, S.Hut., T. MM.IPM selaku Kepala KPH Sivia Patuju, serta Abdul Rahman, S.Hut. selaku Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Turut hadir pula sejumlah jajaran perangkat daerah dan berbagai pihak terkait lainnya.
FGD ini digelar sebagai wadah strategis untuk menghimpun masukan, menyamakan persepsi, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Dr. Alimudin Muhammad mewakili Bupati Tojo Una-Una, ia menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan UPTD KPH Sivia Patuju atas inisiatif menyelenggarakan FGD tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah nyata mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Pengelolaan perhutanan sosial adalah salah satu strategi nasional yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Program ini bukan hanya memberdayakan masyarakat sekitar hutan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menanggulangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Alimudin.
Ia menambahkan, melalui perhutanan sosial, negara memberikan pengakuan dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang hidup bergantung pada hutan agar mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak kelestariannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program perhutanan sosial sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una, yakni *mewujudkan masyarakat Touna yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis pembangunan berkelanjutan.
“Prinsip pembangunan berkelanjutan mengandung makna bahwa setiap langkah pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, keseimbangan ekosistem, dan keadilan antargenerasi. Dengan demikian, perhutanan sosial merupakan manifestasi nyata dari prinsip tersebut,” jelasnya.
Sebagai bukti dukungan terhadap program ini, Pemkab Tojo Una-Una pada Oktober lalu telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial dan meluncurkan Roadmap Perhutanan Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2027.
Bupati melalui Asisten III juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perhutanan sosial. “Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung dan mengimplementasikan program perhutanan sosial, meskipun kewenangan penetapan izin masih berada di tingkat pusat,” pungkasnya. *[]
Touna Media Infotama
