Touna (t-media.id) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menunjukkan keseriusannya dalam menangani konflik antara warga di Desa Borone, Uetoli, Uemakuni, dan Balanggala dengan PT Estetika Karya Utama (EKU). Konflik ini mencuat akibat dugaan kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan perusahaan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulteng mengirimkan surat resmi kepada Bupati Tojo Una-Una (Touna) untuk memfasilitasi rapat mediasi. Surat dengan Nomor 500.10.1/1/MINERBA atas nama Gubernur Sulteng itu ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Novalina.
Dalam surat tersebut, Novalina menegaskan bahwa langkah ini merupakan hasil rapat Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) yang digelar di Kantor Gubernur Sulteng pada 13 Agustus 2025. “Berkaitan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bupati Tojo Una-Una berkenan memfasilitasi rapat yang dilaksanakan pada Kamis, 28 Agustus 2025, pukul 09.00 Wita, di Ruang Rapat Kantor Bupati Tojo Una-Una,” tulis Novalina.
Ia menambahkan, mediasi ini diharapkan bisa membuka ruang dialog antara masyarakat dan perusahaan. “Pemprov Sulteng berkomitmen untuk terus mengawal proses penyelesaian konflik ini hingga tercapai titik temu yang saling menguntungkan,” ujar Novalina.
Rapat tersebut dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulteng Rudi Dewanto, tim Satgas PKA, Kadis ESDM, Cikasda, Balai Sungai III Palu, Inspektur Tambang, serta sejumlah kepala OPD Kabupaten Tojo Una-Una, termasuk Penjabat Sekda Touna Alfian Matajeng.
Usai rapat, tim langsung turun meninjau lokasi pertambangan PT EKU di Kecamatan Ampana Tete sekitar pukul 10.00 Wita guna melihat kondisi di lapangan.[BD]
Touna Media Infotama
