PALU, t-media.id | Di balik pelantikan 389 pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tersimpan pengakuan terbuka tentang problem lama birokrasi daerah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut perencanaan pembangunan masih bertumpu pada data usang, sementara transformasi digital pemerintahan berjalan lamban.
Didampingi Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, Anwar melantik pejabat administrator (Eselon III), pengawas (Eselon IV), dan pejabat fungsional di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (15/1/2026).
Dari total 389 pejabat yang dilantik, 178 orang menempati jabatan Eselon III, 204 orang Eselon IV, dan tujuh orang pejabat fungsional. Pelantikan ini disebut sebagai bagian dari penataan birokrasi pada awal masa pemerintahan Anwar Hafid–Reny A. Lamadjido.
Namun Anwar justru menggunakan momentum tersebut untuk mengungkap persoalan mendasar tata kelola pemerintahan daerah. Ia mengakui kualitas data masih menjadi titik lemah dalam proses perencanaan pembangunan.
“Kita masih menggunakan data lama untuk merencanakan pembangunan hari ini,” kata Anwar.
Pernyataan itu menegaskan problem struktural yang selama ini jarang disampaikan secara terbuka. Ketergantungan pada data yang tidak mutakhir berpotensi menghasilkan kebijakan yang meleset dari kebutuhan masyarakat serta menurunkan efektivitas belanja daerah.
Anwar menempatkan pembenahan data sebagai prioritas dalam 100 hari pertama kerja pejabat yang baru dilantik. Target tersebut menjadi indikator awal keseriusan pemerintah provinsi membenahi fondasi kebijakan publik.
Selain persoalan data, Anwar juga menyoroti keterlambatan digitalisasi pemerintahan. Ia menilai pola kerja manual masih dominan dalam pelayanan publik di Sulawesi Tengah.
Dalam waktu tiga bulan, Anwar menargetkan seluruh sistem pemerintahan dan pelayanan publik beralih ke sistem digital.
“Pelayanan tidak boleh lagi manual,” ujarnya.
Target ambisius ini menjadi ujian bagi birokrasi daerah yang selama ini dinilai belum siap bertransformasi. Kegagalan memenuhi target tersebut berpotensi mempertegas jarak antara agenda reformasi dan kapasitas aparatur di lapangan.
Dalam konteks penataan birokrasi, Anwar juga menegaskan penerapan merit system. Ia menyatakan promosi jabatan akan ditentukan oleh kinerja dan inovasi, bukan kedekatan personal.
“Saya butuh orang yang bekerja dan berprestasi,” kata Anwar.
Ia menjanjikan dukungan anggaran serta peluang promosi jabatan bagi pejabat yang mampu menghadirkan inovasi dengan dampak nyata.
Pelantikan 389 pejabat ini menandai fase awal reformasi birokrasi di Sulawesi Tengah. Pembenahan data dan percepatan digitalisasi kini menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan Anwar Hafid–Reny A. Lamadjido dalam membenahi problem struktural tata kelola pemerintahan daerah—sekaligus menjadi janji yang akan diuji dalam waktu dekat. *[]
Sumber : Tim Media Berani
Touna Media Infotama
