TOJO UNA-UNA|t-media.id — Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta laju perkawinan usia anak di Kabupaten Tojo Una-Una tidak akan pernah surut hanya dengan tumpukan dokumen nota kesepahaman atau diskusi seremonial. Di balik bentang alam wilayah kepulauan dan pesisir yang eksotis, tersimpan dinding sunyi yang kerap membungkam para korban. Kebutuhan mendesaknya hari ini bukan lagi sebatas sosialisasi, melainkan pembuktian kerja nyata dari sistem layanan yang berpihak penuh pada korban.
Konsolidasi jejaring layanan yang diinisiasi oleh Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Tojo Una-Una di Aula Kantor Bapperida, Jumat (6/11/2026), menjadi pengingat sekaligus ujian bagi seluruh pemangku kebijakan lokal. Pertemuan ini menuntut satu transformasi fundamental: bagaimana koordinasi antarlembaga mampu menjelma menjadi benteng pengaman yang responsif, cepat, dan tanpa kompromi terhadap segala bentuk kekerasan.
Langkah sinergis yang dibangun antara organisasi masyarakat sipil, dinas sosial, dan kepolisian di Touna harus diuji melalui tiga pilar krusial di garis depan:
Memutus Rantai Perkawinan Anak hingga ke Akar Rumput Field Coordinator Program INKLUSI Lokal, Salwa Zalsabila, mewakili PC Fatayat NU Tojo Una-Una, menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak adalah pekerjaan rumah kolektif. Melalui Bidang LKP3A, gerakan ini didorong untuk menembus sekat-sekat kultural di masyarakat. Edukasi tidak boleh sekadar menjadi slogan formal, melainkan intervensi langsung yang menyentuh ruang-ruang domestik dan komunitas yang paling rentan.
Uji Nyali Layanan 1×24 Jam UPTD PPA Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Darmawan Suaib, memaparkan komitmen UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk siaga penuh selama 1×24 jam. Janji pelayanan cepat dan terintegrasi ini kini ditunggu pembuktiannya oleh publik. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa layanan tersebut benar-arah menjangkau korban di pulau-pulau terluar, didukung oleh anggaran yang memadai serta ketersediaan tenaga pendamping psikologis yang tangguh.
Kepastian Hukum Berperspektif Korban di Penegak Hukum Dari sisi penegakan hukum, Kanit PPA Polres Tojo Una-Una, Bripka Rinto A. Dg. Manessa, memaparkan prosedur penanganan perkara berlandaskan instrumen hukum yang kuat, mulai dari UU PKDRT hingga UU TPKS. Tantangan terberat di ruang penyidikan adalah memastikan seluruh proses—mulai dari SPKT, visum et repertum, pemeriksaan psikiatrik, hingga penyidikan—berjalan steril dari prosedur birokrasi berbelit yang justru berisiko memicu trauma berulang (retraumatisasi) bagi korban.
Keberhasilan kolaborasi lintas lembaga di Tojo Una-Una ini tidak diukur dari seberapa megah forum diselenggarakan atau seberapa banyak materi dipaparkan. Tolok ukurnya tunggal dan sangat sederhana: seberapa cepat seorang anak atau perempuan yang menjadi korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang aman, adil, dan memulihkan martabat mereka saat malam gelap gulita menyelimuti krisis yang mereka hadapi.*[]
Laporan : Mediacenter Fatayat NU Tojo Una-Una
Touna Media Infotama
