RATOLINDO|t-meida.id — Kota Ampana mendadak riuh pada Senin, 10 November 2026. Puluhan pengemudi becak motor (bentor) yang tergabung dalam Komunitas Bentor Tojo Una-Una mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tojo Una-Una. Aksi geruduk ini bukan tanpa alasan; mereka menolak keras kehadiran armada bajai yang mulai beroperasi di jalanan kota.
Bagi para pengemudi bentor, kehadiran moda transportasi roda tiga tersebut datang pada waktu yang tidak tepat. Di tengah himpitan ekonomi dan sepinya penumpang, bajai dianggap sebagai ancaman nyata yang berpotensi memicu gesekan sosial di jalanan.
Menanggapi ketegangan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Tojo Una-Una, Arman K. Tambilalo, memberikan keterangan pers usai memimpin mediasi yang turut disaksikan oleh jajaran Kepolisian Resor (Kapolsek) dan unsur Intelkam.
Arman secara terbuka mengakui adanya celah administratif yang memicu protes ini. Akar persoalannya terletak pada aspek legalitas armada baru tersebut.
“Itu masalah bajai, dengan adanya bajai, karena ini bajai belum memegang izin, tapi dia sudah beroperasi. Itu yang menjadi pemicu dengan adanya bentor ini datang,” ujar Arman dalam keterangannya.
Mediasi yang mempertemukan pihak Dishub, aparat penegak hukum, asosiasi bajai, dan Komunitas Bentor akhirnya membuahkan titik terang. Pemerintah daerah mengambil sikap tegas namun konstruktif untuk mendinginkan suasana.
Berdasarkan kesepakatan bersama, untuk sementara waktu pihak bajai belum diizinkan beroperasi di wilayah Tojo Una-Una sebelum mengantongi perizinan yang sah dari Dinas Perhubungan.
“Alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Tadi sudah disaksikan Kapolsek, Kanit Intelkam terkait hal itu bahwa tidak bisa beroperasi kalau tidak mengantongi izin dari Dinas Perhubungan, dan itu banyak prosesnya, ada aturan-aturannya,” tegas Arman.
Di sisi lain, asosiasi bentor juga berkomitmen untuk menjaga kondusivitas keamanan dengan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau melanggar hukum terhadap para pemilik maupun pengemudi bajai.
Ketegangan di Tojo Una-Una telah mereda lewat meja dialog. Namun, PR besar tetap berada di pundak pemerintah daerah untuk menata sistem transportasi yang adil, legal, dan berpihak pada keseimbangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. *[]
Touna Media Infotama
