TOJO UNA-UNA|t-media.id — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus membayangi Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, kini berhadapan dengan tembok tebal keterbatasan fasilitas. Pemerintah daerah setempat mengeluhkan minimnya armada pemadam kebakaran yang membuat penanggulangan titik api di lapangan kerap terlambat dan tak maksimal.
Kondisi kritis ini dibeberkan Bupati Tojo Una-Una, Ilham, S.H., dalam forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah (REBOAN) bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring, Rabu, 23 September 2026.
Ilham menyebut keterbatasan sarana dan prasarana mitigasi bencana menjadi persoalan paling mendesak di wilayahnya. Tanpa dukungan alat utama dari pemerintah pusat, potensi kebakaran hutan di kawasan terpencil mengancam keselamatan warga serta kelestarian lingkungan.
“Dalam penanganan karhutla, salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan armada. Kami sangat berharap ada dukungan nyata dari pemerintah pusat agar pemadaman di daerah bisa bergerak cepat,” ujar Ilham.
Persoalan karhutla bukan satu-satunya isu ketimpangan fasilitas yang mencuat. Di tengah keterbatasan mitigasi bencana, Pemkab Tojo Una-Una justru dihadapkan pada ketidakpastian pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional yang digantung oleh pemerintah pusat.
Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah terpencil. Pemkab Tojo Una-Una telah merampungkan pembangunan fisik dapur khusus MBG, namun hingga kini fasilitas tersebut menganggur karena belum ada kejelasan jadwal operasional dari Jakarta.
“Fasilitasnya sudah selesai 100 persen. Saat ini kami hanya bisa menunggu kejelasan kapan dapur tersebut resmi dibuka,” tutur Ilham.
Ketidakpastian serupa dialami proyek Sekolah Rakyat. Meski Pemkab Tojo Una-Una telah menghibahkan lahan seluas 10 hektare beserta pemenuhan seluruh berkas administrasi, belum ada tanda-tanda eksekusi fisik dari kementerian terkait. Sementara untuk program Koperasi Merah Putih, daerah masih harus bekerja ekstra melakukan verifikasi faktual hingga ke tingkat desa.
Forum REBOAN yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertemuan ini menjadi cermin kenyataan di daerah: ketika regulasi dan kewajiban dituntut cepat, efektivitas penanganan bencana maupun program strategis kerap tersandera oleh lambatnya intervensi sarana dari pusat.
Sumber : PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una
Touna Media Infotama
