TOJO UNA-UNA|t-media.id — Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menyoroti masih lemahnya kesadaran pelaku usaha dan kepatuhan administratif terkait izin lingkungan di wilayahnya. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP), pemkab mengumpulkan pimpinan perusahaan dan jajaran perangkat daerah di Ruang Rapat Kantor Bupati Touna, Rabu (9/9/2026).
Langkah ini diambil di tengah desakan agar ekspansi ekonomi di Tojo Una-Una tak mengorbankan ekosistem vital, seperti kawasan pesisir dan laut Kepulauan Togean, serta sektor pertanian dan perikanan lokal.
Mewakili Bupati, Asisten II Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Mohammad Asrar M. Ali menegaskan bahwa pengurusan izin lingkungan seperti AMDAL maupun UKL-UPL bukanlah sekadar pemenuhan dokumen formal di atas kertas. Pengawasan dan pemeriksaan kualitas lingkungan dilapangan harus diukur secara riil dan transparan.
“Pengawasan lingkungan hidup yang konsisten bukan instrumen untuk menghambat investasi, melainkan langkah korektif agar roda perekonomian berjalan selaras dengan pelestarian alam,” kata Asrar.
Selama ini, benturan antara kepentingan investasi dan kelestarian ekologi kerap menjadi persoalan krusial di daerah kaya sumber daya alam. Pemerintah Daerah Touna mengklaim ingin mematahkan anggapan bahwa perlindungan lingkungan selalu bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi.
Namun, efektivitas penegakan aturan tersebut kini bergantung pada keberanian Pemkab Touna dalam menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Tanpa pengawasan lapangan yang ketat dan sistem penindakan yang tidak tebang pilih, sosialisasi izin lingkungan ini berisiko berhenti sebagai agenda rutin tahunan tanpa dampak nyata pada penurunan laju kerusakan lingkungan.
Asrar menyebutkan, koordinasi antar-instansi dan penanganan persoalan lingkungan di lapangan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, tidak lagi terjebak pada birokrasi yang lambat saat terjadi pencemaran.*[]
Sumber : DLHPKPP Touna
Touna Media Infotama
