JAKARTA|t-media.id — Roda pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una tak mau membuang waktu. Di penghujung pekan, Jumat, 6 November 2026, Bupati Tojo Una-Una Ilham, S.H. memilih mendatangi langsung kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Jakarta. Didampingi sang istri yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Tojo Una-Una, Hajar Lawidu, serta Kasubbag Protokol Arlinda, langkah kaki rombongan daerah ini tertuju pada satu ruangan: kantor Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI) Desa dan Daerah Tertinggal, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS.
Dalam pertemuan terbatas tersebut, Bupati Ilham berdiskusi langsung dengan Mulyadin Malik untuk melobi peluang agar desa-desa di tanah kepulauan Teluk Tomini itu dapat masuk dalam jangkauan Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (SEHATI).
Langkah proaktif Ilham ini sejalan dengan gerak cepat yang tengah dimatangkan di tingkat pusat. Kemendes PDT bersama Bank Dunia baru saja meneken kesepakatan untuk segera menggulirkan Program SEHATI. Targetnya pragmatis tapi mendesak: ambisi besar pembangunan desa—mulai dari kemandirian, pemangkasan angka kemiskinan, hingga lonjakan kesejahteraan masyarakat—tak perlu lagi menunggu lama.
Bagi Tojo Una-Una, keterlibatan dalam skema ini krusial. SEHATI dirancang bukan sebagai bantuan konsumtif yang habis dalam sekali sentuh, melainkan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berakar pada kegiatan produktif desa.
Di level pusat, arah angin memang sedang berpihak pada percepatan. Regional Practice Director Bank Dunia, Luis Benveniste, memastikan lembaganya siap memproses penggelontoran dana. Komitmen itu diiringi penyelesaian administrasi yang juga melibatkan simpul kekuasaan lain di Jakarta: Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Tak sekadar menunggu, Kemendes PDT bahkan mengusulkan tambahan injeksi pembiayaan agar cakupan SEHATI kian meluas menyapa desa-desa tertinggal di penjuru Nusantara. Usulan tersebut direspons positif oleh Bank Dunia, dengan catatan proses komunikasi dan koordinasi lintas kementerian dapat segera dituntaskan.
Bagi Ilham, gerilya koordinasi ke pejabat Kemendes PDT seperti Mulyadin Malik ini menjadi pertaruhan penting. Di atas kertas, SEHATI menawarkan ruang lebar bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan. Namun di lapangan, pertanyaannya kini bergeser: seberapa cepat birokrasi daerah mampu menerjemahkan hasil lobi di Jakarta menjadi denyut kesejahteraan di akar rumput? Waktu yang akan menjawab. *[]
Sumber : ppid.kemendesa.go.id, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Prokopim Touna – Prokopim Tojounauna
Touna Media Infotama
