TOJO UNA-UNA|t-media.id — Layar besar di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JCC) menampilkan grafik batang fluktuasi inflasi antarprovinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia periode Agustus 2026. Di sudut layar Zoom, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan data dengan nada tegas. Di saat yang sama, dari ruang kerja daerahnya ratusan kilometer jauhnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng, tekun menyimak pergerakan angka-angka tersebut.
Kamis, 24 September 2026, menjadi momen krusial konsolidasi ekonomi nasional. Melalui perhelatan hibrida yang menggabungkan Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026, pemerintah memetakan kembali jurus menjaga stabilitas harga.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian harga bahan pokok tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pusat. Angka inflasi nasional merupakan hasil akumulasi langsung dari kinerja daerah.
“Pengendalian inflasi di tingkat daerah sangat bermanfaat untuk mengendalikan secara nasional, karena inflasi yang terjadi adalah kerjaan agregat pekerjaan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito dalam sambutannya di JCC Senayan.
Meski ekonomi Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,45 persen pada Semester I-2026 dan inflasi Agustus terjaga di angka 3,19 persen (year-on-year), bayang-bayang risiko masih mengintai. Fenomena El Niño, cuaca ekstrem, hingga potensi bencana alam membayangi rantai produksi dan distribusi pangan nasional.
Untuk merespons ancaman tersebut, pemerintah mendorong langkah intervensi konkret di sektor riil. Penguatan sistem irigasi, percepatan masa tanam, hingga aktivasi early warning system (sistem peringatan dini) diprioritaskan guna mengamankan pasokan komoditas pangan (volatile food). Setiap pekannya, Kementerian Dalam Negeri secara konsisten menggelar rapat evaluasi mingguan bersama seluruh kepala daerah untuk memantau pergerakan harga beras hingga cabai.
Selain urusan piring terbang rakyat, percepatan transformasi digital menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut. Hingga Juni 2026, adopsi pembayaran non-tunai melalui QRIS menorehkan rekor baru dengan mencatatkan 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant di seluruh Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan kesiapannya untuk mengakselerasi tata kelola pemerintahan berbasis digital serta memperluas digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Mewakili Bupati Tojo Una-Una, Sekda Alfian Matajeng menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, dan pelaku industri keuangan menjadi kunci agar pelayanan publik berjalan lebih transparan, efektif, dan adaptif.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, Tojo Una-Una berkomitmen mendukung terciptanya perekonomian daerah yang stabil serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis digital,” tegas Alfian usai mengikuti rapat daring tersebut.
Di tengah dinamika global yang tak menentu, kolaborasi dari Senayan hingga ke daerah seperti Tojo Una-Una menjadi tumpuan utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan roda ekonomi terus berputar. *[]
Sumber : istimewa
Touna Media Infotama
