AMPANA KOTA|t-media.id — Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una baru saja meresmikan struktur kontrol tingkat desa paling masif dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 704 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2026–2034 resmi dilantik secara serentak.
Alih-alih memilih ruang sidang yang steril atau aula birokrasi, prosesi tersebut digelar di area publik terbuka—Halaman Sentral Sansarino, Kamis, 12 November 2026. Di bawah terik matahari dan hiruk-pikuk pasar, Bupati Tojo Una-Una, Ilham, S.H., mengirimkan pesan simbolik yang tajam: legitimasi BPD lahir dari denyut nadi rakyat, bukan dari kenyamanan meja birokrasi.
Di hadapan ratusan legislator tingkat desa tersebut, Bupati Ilham melontarkan penegasan fundamental yang membedah esensi jabatan publik ini dari mentalitas transaksional:
“Jabatan BPD itu pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dijalankan berdasarkan keyakinan beragama dan pengabdian terhadap tugas negara atas amanat rakyat.”
Pesan moral sekaligus politis ini bukan tanpa sebab. Kehadiran 704 anggota BPD baru ini memikul beban pengawasan atas aliran dana desa yang kerap menjadi area rawan penyimpangan.
Dalam arsitektur tata kelola pemerintahan modern di tingkat lokal, BPD memegang tiga fungsi kunci: membahas peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi warga, serta mengawasi eksekutif desa. Namun, Bupati Ilham secara blak-blakan menyoroti potensi turbulensi yang kerap terjadi di akar rumput—mulai dari gesekan horizontal dengan kepala desa hingga mentalitas keliru sebagian pejabat yang memandang posisi BPD sekadar instrumen pencari tambahan penghasilan.
“Kalau kita maju menjadi anggota BPD hanya untuk mendapatkan tambahan penghasilan, pasti akan kecewa. Tetapi kalau tujuannya untuk kemajuan desa, kita akan bahagia menjalankan amanah tersebut,” tegas Ilham di hadapan ratusan peserta.
Guna memastikan roda otonomi desa tidak berjalan serampangan atau semau gue selama delapan tahun ke depan, bupati menggariskan mandat operasional yang ketat. Para anggota BPD dituntut membangun kemitraan dialogis dengan kepala desa tanpa kompromi terhadap penyimpangan, menampung aspirasi warga secara adil tanpa sekat diskriminasi, serta mengawal transparansi keuangan desa dan aset publik dari praktik rente. Di saat bersamaan, mereka wajib menjaga integritas moral dari konflik kepentingan sembari mendorong kemandirian ekonomi lokal di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Pelantikan serentak ini juga membawa napas filosofi lokal “Sivia Patuju”—yang bermakna satu tujuan. Di atas kertas, filosofi ini menghendaki orkestrasi pembangunan yang selaras antara visi daerah (RPJMD) hingga prioritas di tingkat dusun.
Namun, tantangan terbesarnya terletak pada eksekusi di lapangan. Seringkali, BPD terjebak dalam posisi dilematis: antara menjadi “stempel” bagi kebijakan kepala desa atau menjadi oposisi destruktif yang menghambat birokrasi.
Dengan masa jabatan delapan tahun yang diemban para anggota BPD baru ini, pertanyaannya kini bergeser menuju pembuktian empiris. Akankah 704 figur baru ini menjelma sebagai benteng pengawal transparansi anggaran desa dan menjalankan mandat pengabdiannya kepada Tuhan serta rakyat, ataukah justru terseret dalam pusaran pragmatisme lokal yang selama ini menjadi batu sandungan pembangunan Tojo Una-Una? Waktu dan integritas merekalah yang akan menjawabnya. *[]
Touna Media Infotama
