Energi Baru di Gelanggang Touna | Advokat dan Pemerintah: Kolaborasi Baru di Balik Pelantikan Ketua KONI Tojo Una-Una

t-media.id, TOUNA — Pelantikan Ilham Lawidu, S.H., sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tojo Una-Una periode 2025–2029 bukan hanya pergantian kepemimpinan organisasi olahraga. Peristiwa ini juga menandai terbukanya ruang kolaborasi antara komunitas advokat dan pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga.

Nasrun, S.H., advokat dari Kantor Hukum Nasrun & Sejawat, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Ilham. Dukungan ini menarik karena datang dari kalangan profesi hukum—sektor yang selama ini jarang tampil di garis depan pengembangan olahraga daerah.

“Ini bukan sekadar pelantikan. Ada peluang memperkuat tata kelola olahraga yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Nasrun, Kamis, 30 April 2026, usai menjalani sidang di Pengadilan Agama Malili, Luwu Timur.

Ilham Lawidu sendiri bukan figur baru. Selain berlatar belakang hukum, ia juga merupakan politisi senior yang kini menjabat sebagai Bupati Tojo Una-Una. Kombinasi ini dinilai membuka peluang integrasi kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pembinaan olahraga yang selama ini kerap terfragmentasi.

Nasrun melihat peran advokat tidak berhenti pada urusan litigasi. Ia menyebut aspek legalitas, tata kelola organisasi, hingga perlindungan hak atlet sebagai ruang kontribusi yang bisa diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

“Sinergi dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat harus dibangun. Advokat bisa masuk dari sisi advokasi kebijakan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Tema kepengurusan baru, “Satukan Tekad Raih Prestasi demi Tojo Una-Una”, menurut Nasrun, hanya akan efektif jika diikuti kerja kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan—termasuk komunitas hukum.

Pelantikan pengurus KONI Tojo Una-Una telah digelar pada 27 April 2026 di Hotel Lawaka oleh Ketua KONI Sulawesi Tengah. Namun, pekerjaan utama justru dimulai setelah seremoni berakhir: memastikan komitmen kolaborasi itu benar-benar berjalan, bukan sekadar wacana.

Di banyak daerah, persoalan olahraga sering berujung pada minimnya transparansi anggaran dan lemahnya pembinaan atlet. Jika kolaborasi antara pemerintah dan komunitas advokat ini berjalan efektif, Tojo Una-Una berpeluang menawarkan model baru—bahwa prestasi olahraga juga ditopang oleh tata kelola hukum yang kuat. *[]