Geliat Festival Maleo Ampana Tete: Terobosan Mandiri atau Tabrakan Birokrasi?

TOJO UNA-UNA|T-MEDIA.ID – Dialektika pembangunan daerah mendadak menghangat di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah. Pemicunya adalah malam peluncuran (launching) rencana Festival Maleo berskala provinsi yang diinisiasi oleh Kecamatan Ampana Tete di Pelabuhan Desa Mantangisi, Selasa malam, 2 Juni 2026.

Acara yang berlangsung meriah dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una  Hj. Surya, S.Sos., M.Si., Pimpinan DPRD Jafar M. Amin, serta sejumlah Pimpinan OPD itu justru berbuntut polemik di ruang publik. Pidato lepas Camat Ampana Tete, Abd. Wahid, yang menyinggung kemandirian anggaran di tengah jerat efisiensi APBD, dituding oleh sebagian kalangan sebagai aksi “curhat” yang menyudutkan tata kelola pemerintahan daerah.

“Saya bukan menabrak birokrasi, tetapi saya sudah diberikan rekomendasi oleh Bupati untuk melakukan event tersebut. Saya tidak berani meluncurkan event ini tanpa rekomendasi pimpinan daerah,” ujar Abd. Wahid tegas, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurut Abd. Wahid, tuduhan bahwa dirinya berjalan sendiri dan berseberangan dengan struktur di atasnya adalah salah sasaran. “Kalau ada yang menyatakan bahwa saya berseberangan dengan birokrasi, itu salah. Karena saya melaksanakan event ini bukan sendirian, tapi direkomendasikan oleh Bupati. Oleh karena itu, apabila ada tanggapan terjadi benturan dengan birokrasi, itu tanggapan keliru. Artinya, saya direstui oleh Bupati untuk merencanakan pelaksanaan event tersebut.”

Bagi sebagian kalangan yang terbiasa dengan ritme birokrasi konvensional, langkah Abd. Wahid memang dianggap tidak biasa. Lazimnya, sebuah program digodok di tingkat dinas teknis terlebih dahulu sebelum dilempar ke publik. Namun, berbekal rekomendasi dari Bupati, Abd. Wahid memilih strategi taktis dengan menggelar malam peluncuran sebagai bentuk showcase untuk menguji pasar (test market).

Abd. Wahid ingin memastikan bahwa magnet Festival Maleo mampu menarik minat dan komitmen nyata dari para penyokong finansial sektor swasta terlebih dahulu. Strategi membalik urutan ini sengaja diambil untuk menerobos sumbatan mentalitas birokrasi daerah yang kerap pasif jika berhadapan dengan masalah anggaran. Abd. Wahid mafhum, jika gagasan besar ini diajukan tanpa bukti kesiapan dana mandiri, besar kemungkinan bakal langsung dihadang sejak awal dengan alasan keterbatasan APBD.

Melalui panggung peluncuran malam itu, Camat sebenarnya sedang menyodorkan konsep konkret yang siap eksekusi kepada pemerintah daerah dan dinas terkait, bukan dalam posisi menyandera. “Niat kami murni. Kami mempertegas posisi lewat konsep yang konkret malam itu. Perbedaan pandangan itu wajar dan normatif, tetapi jangan digiring seolah ini pemicu perpecahan,” kata Wahid.

Terkait keputusan membubarkan panitia sesaat setelah acara usai—yang sempat digoreng opini publik sebagai bentuk frustrasi—Wahid meluruskan bahwa itu adalah prosedur standar organisasi. Panitia peluncuran dibubarkan karena tugas spesifiknya menggelar acara malam itu telah rampung dengan sukses. Langkah selanjutnya, struktur baru yang lebih luas dan melibatkan dinas teknis kabupaten akan segera dibentuk demi mengeksekusi rekomendasi Bupati.

Meski narasinya bernada melawan arus utama birokrasi yang pasif, Abd. Wahid menutup penjelasannya dengan kerendahan hati seorang pamong. Ia menyadari statusnya sebagai pejabat yang baru beberapa bulan menjabat di Ampana Tete membuatnya harus terus beradaptasi dengan ritme komunikasi lokal.

Dalam salinan rekaman pidato yang diperoleh media ini, Wahid secara eksplisit menyampaikan permohonan maaf terbuka di akhir acara, sebuah detail penting yang sengaja diabaikan oleh narasi penggiringan opini di media sosial.

“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya selaku Camat di wilayah ini. Selama beberapa bulan menjabat, saya menyadari belum bisa beradaptasi dengan seluruh masyarakat yang ada di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Saya juga memohon maaf kepada para kepala dinas serta para investor yang telah hadir di tempat ini untuk mendukung saya, apabila ada bahasa atau kata-kata saya yang salah,” ucap Wahid menirukan kembali isi pidatonya.

Harapan Wahid kini bertumpu pada kolaborasi yang objektif. Ia menginginkan agar gagasan besarnya disorot dari segi substansi kemajuan daerah, bukan dari sudut pandang yang menyudutkan kekeliruan kecil. “Bantu kami dengan segala kekurangan yang ada, tanpa harus menyudutkan atas apa yang dianggap keliru oleh pandangan orang lain,” pungkasnya.

Pengamat kebijakan publik lokal menilai, dengan adanya fakta rekomendasi dari Bupati, polemik ini seharusnya berakhir. Apa yang terjadi di Ampana Tete bukanlah tabrakan birokrasi, melainkan kegagalan komunikasi instansi di tingkat kabupaten dalam menangkap arah kebijakan kepala daerah yang ingin mendorong inovasi mandiri tanpa membebani APBD. *[]