Ultimatum dari Tojo Una-Una

TOJO UNA-UNA|t-media.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah membelit Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, belakangan ini, memicu kekhawatiran melorotnya kinerja birokrasi. Merespons situasi tersebut, Wakil Bupati Tojo Una-Una, Hj. Surya, S.Sos., M.Si.,  melempar kritik sekaligus instruksi keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Surya menegaskan bahwa krisis fiskal daerah sama sekali tidak boleh menjadi pembenaran atas turunnya komitmen mental dan kedisiplinan dalam melayani publik.

“Walaupun dalam kondisi efisiensi keuangan, disiplin itu tidak butuh anggaran. Yang kita butuhkan adalah komitmen, mental, menghargai waktu, dan menjaga integritas,” kata Surya saat memimpin Apel Pagi Bersama dan pengisian Data Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor Bupati, Selasa, 7 Juli 2026.

According to Surya, kedisiplinan adalah modal dasar yang melekat pada integritas personal seorang abdi negara, sehingga tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya anggaran daerah.

Pertanyaan mengapa kontrak PPPK kini di ujung tanduk terjawab lewat sorotan tajam Surya terhadap performa mereka. Ia mengingatkan bahwa status kepegawaian PPPK diikat oleh kontrak kerja yang dievaluasi secara berkala setiap tahun. Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak akan segan mengambil langkah ekstrem berupa pemutusan hubungan kerja bagi pegawai yang dinilai gagal memenuhi target atau indisipliner.

“Jika ada pegawai yang tidak mematuhi jam kerja atau gagal menyelesaikan tugas sesuai target, pemerintah daerah tidak akan ragu untuk memutus kontrak kerja mereka,” ujarnya tegas.

Ia meminta para pegawai fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Surya sempat mencontohkan fenomena salah kaprah di lapangan, seperti adanya petugas pelayanan kebersihan (cleaning service) yang justru menuntut fasilitas laptop dan meminta dipindahkan ke bagian keuangan, alih-alih memaksimalkan tanggung jawab utamanya menjaga kebersihan lingkungan kantor.

Menurut Surya, inovasi dalam birokrasi seharusnya diwujudkan dengan menyelesaikan pekerjaan saat ini sebaik mungkin, bukan justru menuntut fasilitas di luar porsi dan tanggung jawabnya.

Dalam arahannya yang lugas, Surya juga menyentil fenomena perilaku nonproduktif di lingkungan kerja instansi pemerintah, terutama terkait kebiasaan mengabaikan waktu kerja demi urusan kosmetik dan eksistensi di media sosial.

“Kita butuh mental bertanggung jawab. Jangan hanya datang ke kantor dengan bibir merah, memperbaiki jilbab, lalu sibuk berfoto selfie sepanjang waktu tanpa kontribusi positif bagi lingkungan kerja,” kritik Surya blak-blakan.

Guna mengikis budaya kerja yang lamban dan memastikan produktivitas tetap terjaga di tengah masa efisiensi, Wakil Bupati menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengetatan pengawasan, Memberikan uraian tugas harian yang jelas dan terukur kepada setiap tenaga PPPK, Memantau hasil kerja nyata pegawai secara berkala setiap hari, bukan sekadar formalitas presensi serta Melakukan pembinaan mental agar pegawai bersikap rendah hati, jujur, menghargai waktu, serta patuh pada instruksi kedinasan.

Di akhir arahannya, Hj.Surya menekankan pentingnya membangun ekosistem kerja yang sehat dan kolaboratif. Tenaga PPPK dituntut untuk terus berinovasi dan mampu bersaing secara sehat dengan PNS senior, sementara PNS diwajibkan menjadi teladan yang baik bagi para pegawai kontrak yang baru bergabung. *[]

Sumber : istimewa