TOJO UNA-UNA|t-media.id — Catatan kilap 14 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali dipamerkan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna). Di hadapan meja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati Touna Ilham Lawidu menyodorkan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025 dengan klaim efisiensi di tengah impitan fiskal.
Namun, di balik selembar kertas predikat WTP dan angka-angka serapan yang mendekati target, tantangan riil justru baru dimulai saat para legislator turun ke lapangan.
Sidang paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Touna pada Rabu, 24 Juni 2026 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gusnar A. Suleman, didampingi dua wakilnya, Risal C. Panyili dan Jafar M. Amin. Panggung sidang menjadi ruang bagi eksekutif untuk membedah rapor keuangan mereka sepanjang tahun lalu.
Dalam pidatonya, Ilham Lawidu tidak menampik bahwa ruang gerak fiskal daerahnya sedang tidak baik-baik saja. “Kami menyadari bahwa tantangan fiskal yang dihadapi daerah sangatlah berat,” aku Ilham.
Meski begitu, ia buru-buru menimpali dengan narasi klasik: memastikan setiap rupiah APBD mengalir menjadi manfaat nyata bagi publik. Pemerintah Daerah mengklaim kebijakan anggaran 2025 telah diarahkan untuk mendongkrak ekonomi lokal dan memperkuat pelayanan dasar masyarakat.
Dari lembar dokumen LKPJ yang diserahkan, realisasi pendapatan daerah Touna tercatat mencapai Rp1,20 triliun atau 95,84 persen dari target Rp1,25 triliun. Sementara pada pos belanja, dari pagu Rp1,31 triliun, Pemkab berhasil mengeksekusi sebesar Rp1,24 triliun alias 94,72 persen. Di atas kertas, performa serapan ini menempatkan Touna sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan anggaran tertinggi di Sulawesi Tengah.
Namun, tingginya angka serapan acap kali menyisakan pertanyaan mendasar: apakah serapan yang tinggi itu berbanding lurus dengan kualitas pembangunan di lapangan, atau sekadar habis untuk belanja rutin dan birokrasi?
Bupati Ilham Lawidu sendiri buru-buru menegaskan bahwa opini WTP dari BPK bukan lah target final. “Jauh lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan,” katanya, mengantisipasi kritik.
Persoalannya, instrumen yang dimaksud Bupati sering kali macet di level eksekusi program. Angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan yang membengkak hingga Rp17,33 miliar menjadi bukti otentik adanya perencanaan yang kurang matang atau program yang gagal dieksekusi hingga ketukan palu akhir tahun. Belum lagi pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah yang mandek di angka 86,95 persen (hanya terealisasi Rp2 miliar dari alokasi Rp2,3 miar).
Kini, bola panas berada di tangan DPRD Touna. Predikat WTP ke-14 kalinya ini akan diuji validitasnya secara sosial oleh para wakil rakyat.
Ketua DPRD Touna, Gusnar A. Sulaeman, menegaskan bahwa seremoni paripurna ini baru langkah awal dari fungsi pengawasan legislatif di tahun anggaran 2026. Parlemen tidak ingin sekadar menjadi stempel pembuat pembenaran atas laporan di atas meja.
Kunjungan lapangan inilah yang akan menjadi pembuktian: apakah klaim “manfaat nyata bagi masyarakat” yang didengungkan bupati memang berwujud fasilitas publik dan perbaikan ekonomi, atau hanya sekadar barisan angka indah yang bersembunyi di balik tameng opini WTP BPK. *[]
Touna Media Infotama
