JAKARTA|t-media.id — Keterbatasan kapasitas fiskal tidak membuat Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pasrah. Guna menjamin kesinambungan pembangunan dan pemenuhan belanja wajib, jajaran top eksekutif Kabupaten Tojo Una-Una melakukan gerak cepat membangun komunikasi konstruktif dengan jajaran pemerintah pusat di Jakarta, sejak Senin (6/7) hingga Rabu (8/7).
Bupati Tojo Una-Una memimpin langsung delegasi daerah tersebut, didampingi Sekretaris Daerah Alfian Matajeng, S.Pd., M.AP., dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dr. Rismanto Laide, ST., M.M. Mereka mendatangi empat lembaga strategis, yakni DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian PPN/Bappenas.
Perjalanan dinas ini membawa misi krusial: menyuarakan kondisi objektif fiskal Tojo Una-Una agar mendapat porsi Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih proporsional pada Tahun Anggaran 2026 dan 2027.
Di Gedung DPR RI, rombongan yang diterima oleh Wakil Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI langsung memaparkan tantangan finansial yang dihadapi daerah. Bupati menekankan bahwa kepastian alokasi TKD dari pusat adalah urat nadi daerah untuk menjalankan program prioritas.
“Penguatan fiskal daerah menjadi kebutuhan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mampu menjalankan seluruh amanat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi berbagai kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi kebijakan nasional, termasuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ungkap Bupati.
Masalah PPPK ini juga menjadi topik hangat saat Pemkab Touna bertamu ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Pemkab berharap kebijakan TKD tahun 2026 dan 2027 dapat mengakomodasi anggaran gaji PPPK secara spesifik, sehingga tidak menggerogoti pos anggaran pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur.
Langkah koordinasi kemudian berlanjut ke Kemendagri untuk membahas tata kelola APBD yang efisien, dan diakhiri di Bappenas guna menyelaraskan perencanaan nasional dengan pembiayaan daerah.
Sekretaris Daerah, Alfian Matajeng, menilai maraton komunikasi lintas lembaga ini sangat penting agar formulasi kebijakan pusat tidak menyamaratakan semua daerah, melainkan melihat realitas kemampuan keuangan masing-masing.
Sementara itu, Kepala BPKAD Dr. Rismanto Laide memastikan bahwa di tingkat lokal, Pemkab terus berupaya melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penataan struktur belanja. Namun, ia tidak menampik bahwa komitmen pusat melalui TKD yang responsif adalah penentu utama APBD yang kredibel.
Perjuangan Touna mendapat sinyal hijau. Seluruh pimpinan kementerian dan lembaga legislatif memberikan respons positif, serta berkomitmen memasukkan aspirasi dari Tojo Una-Una ke dalam dokumen pembahasan kebijakan fiskal nasional mendatang. *[]
Sumber : Istimewa
Touna Media Infotama
