AMPANA|t-media.id — Layar ponsel bergeser cepat di bawah temaram lampu rumah warga di Kepulauan Tojo Una-Una. Di sana, di ruang publik digital bernama Facebook, batas antara kritik kebijakan dan pelampiasan amarah personal melebur tanpa bentuk. Ruang siber yang mestinya menjadi etalase pertukaran pikiran menjelma menjadi gelanggang tanpa aturan, tempat jempol mengetikkan kalimat-kalimat yang mengikis sisa-sisa kewarasan etika berdemokrasi.
Kasus yang menyeret nama Camat Una-Una, Burhan, SP., dan akun media sosial atas nama AB alias AY, bukan sekadar riak kecil perseteruan lokal. Ia adalah cermin retak dari kultur digital kita hari ini: ketika keresahan sah atas krisis air bersih dan listrik diubah menjadi kanvas makian, penistaan martabat, dan serangan personal yang kering dari adab ketimuran.
Semua bermula dari sebuah status sederhana yang diunggah oleh akun RU. Pertanyaan kritis dilayangkan: “Tojo una-una Krisis air bersi & listri Apa selusih pemeritahan,,???” Sebuah pertanyaan substantif yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara, melalui aparatus di tingkat kecamatan, memang wajib menjawabnya. Namun, alih-alih berdialektika dalam koridor kebijakan publik, kolom komentar justru dibanjiri oleh sirkus kata-kata kotor.
Akun AB melontarkan deretan kalimat yang melampaui batas kepatutan seorang warga negara yang menyampaikan aspirasi. Dari mulai merendahkan kapasitas intelektual pejabat hingga melontarkan umpatan kasar yang menyinggung kapasitas personal dan institusional. Kritik yang tadinya tajam berubah menjadi teriakan kosong nir-solusi. Tak ada lagi ruang bagi dialektika; yang tersisa hanyalah pertunjukan ego digital yang haus validasi.
Bagi Burhan, batas kesabaran itu akhirnya jebol. Dalam keterangan persnya yang disampaikan kepada media ini pada Kamis, 12 November 2026, birokrat yang kini memegang kendali wilayah Una-Una itu menegaskan bahwa dirinya sadar betul posisinya sebagai pelayan publik yang sah digaji dari keringat rakyat. Namun, ia juga manusia yang memiliki kehormatan keluarga dan batas kesabaran.
“Persoalan ini adalah kritik terhadap jabatannya sebagai pimpinan wilayah tingkat kecamatan. Saya juga manusia yang punya tanggung jawab terhadap kehormatan keluarga selain juga bertanggung jawab terhadap tugas negara. Akan tetapi, menyampaikan kritik harus beretika dan saling menghargai, apalagi di media sosial,” ujar Burhan dengan nada kesal dalam keterangan pers tersebut, Kamis (12/11/2026).
Langkah hukum pun ditempuh. Berkas laporan bermaterai telah dilayangkan ke Polres Tojo Una-Una. Dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) Nomor: SP2HP/240/XI/RES.1.24./2026/Satreskrim tertanggal 9 November 2026 menjadi bukti bahwa negara hadir merespons kekacauan siber ini. Sejumlah saksi, termasuk pemilik akun RU (berinisial RT) dan seorang warga berinisial IH, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Ruangan Unit Tipidter Satreskrim Polres Touna.
Namun, di luar proses hukum yang sedang berjalan, persoalan ini menyisakan pertanyaan mendasar tentang orientasi demokrasi kita di tingkat akar rumput. Wilayah Kecamatan Una-Una, dengan segala keterbatasan geografis dan infrastrukturnya, sebenarnya bukanlah ruang hampa informasi. Ia adalah wilayah yang dapat dijangkau oleh komunikasi langsung, tempat secangkir kopi dan dialog tatap muka semestinya menjadi instrumen utama merajut solusi atas krisis air dan listrik.
Ketika ruang dialog fisik diabaikan demi sensasi digital, yang lahir bukanlah perubahan sosial, melainkan degradasi moral kolektif. Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, tetapi kebebasan itu berhenti pada batas di mana hak dan kehormatan orang lain dilanggar.
Kasus ini menjadi cerminan buram literasi digital di daerah. Kebebasan berpendapat dijamin oleh Konstitusi, namun kebebasan tersebut berhenti di mana hak dan kehormatan orang lain dimulai. Ketika jemari lebih cepat menari di atas papan ketik tanpa filter etika, jerat hukum Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi palu pengingat yang menyadarkan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah lisensi untuk merendahkan martabat manusia.*[]
Touna Media Infotama
