TOUNA|t-media.id — Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mulai merumuskan arah pengembangan wilayah melalui Konsultasi Publik (KP) 1 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kecamatan Ampana Tete yang dilaksanakan pada Selasa, 17/11/2026 di Ruang Rapat Hotel Lawaka. Di atas kertas, dokumen ini diproyeksikan sebagai instrumen krusial untuk mencegah konflik lahan, memberi kepastian investasi, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, pertanyaannya tetap: seberapa jauh dokumen perencanaan ini mampu bertahan di tengah derasnya syahwat eksploitasi dan alih fungsi lahan yang kerap mengorbankan ruang hidup warga lokal?
Dalam forum yang dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ishak W. Kanali—mewakili Bupati Tojo Una-Una—pemerintah daerah menegaskan bahwa Ampana Tete memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan permukiman. Dukungan teknis dari Kementerian ATR/BPN melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Batch I menjadi momentum untuk memastikan pemanfaatan ruang tidak berjalan serampangan.
RDTR secara normatif berfungsi sebagai panduan terperinci yang mengatur peruntukan kawasan, mulai dari zona lindung, permukiman, hingga infrastruktur. Tanpa aturan yang ketat dan transparan, wilayah dengan basis agraris dan pesisir rentan mengalami distorsi ruang yang memicu alih fungsi lahan secara masif.
Di sisi lain, integrasi KLHS dalam penyusunan RDTR ini menjadi ujian integritas bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Dokumen lingkungan tidak boleh sekadar menjadi syarat administratif atau gimik legalitas untuk memuluskan izin investasi tanpa kajian risiko jangka panjang. Pembangunan daerah kerap kali terjebak pada angka pertumbuhan ekonomi semu yang mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Kritik mendasar dari proses perencanaan semacam ini terletak pada sejauh mana partisipasi publik bermakna (meaningful participation) diakomodasi. Konsultasi publik tidak boleh berhenti pada pemaparan sepihak dari otoritas birokrasi atau sekadar menggugurkan kewajiban prosedural. Suara petani, nelayan, dan masyarakat adat yang ruang hidupnya bersinggungan langsung dengan konversi lahan harus didengar dan diakomodasi secara substantif.
Jika tata ruang ini disusun secara transparan dan berpihak pada kelestarian, maka potensi konflik agraria di masa depan dapat ditekan. Sebaliknya, jika proses ini abai terhadap daya dukung ekologis dan aspirasi akar rumput, RDTR Ampana Tete hanya akan menjadi dokumen administratif mahal yang gagal melindungi ruang hidup generasi masa depan.*[]
Sumber : Prokopim Touna Prokopim Tojounauna.













































Touna Media Infotama
