TOUNA|t-media.id — Posyandu di Kabupaten Tojo Una-Una tidak lagi sekadar menjadi ruang penimbangan balita dan layanan kesehatan ibu-anak. Melalui evaluasi pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Selasa, 17/11/2026 di hotel Ananda, pemerintah daerah mendorong transformasi radikal: menjadikan Posyandu sebagai pusat layanan dasar terpadu yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga perlindungan sosial.
Langkah ini secara konseptual merupakan terobosan penting untuk memangkas jarak birokrasi pelayanan dasar ke tingkat desa dan kelurahan. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Alimuddin Mohammad—mewakili Bupati—menekankan bahwa perluasan mandat ini bertujuan menghadirkan akses layanan yang lebih merata dan berkeadilan. Namun, pertanyaan kritis muncul di permukaan: sejauh mana kesiapan sumber daya manusia, anggaran, serta dukungan teknis di tingkat tapak untuk menopang enam sektor sekaligus?
Perluasan fungsi menjadi 6 SPM tentu membawa konsekuensi besar bagi para kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak di desa. Tanpa pendampingan teknis yang jelas dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pelimpahan enam fungsi pelayanan dasar berisiko membebani kader yang mayoritas bekerja secara sukarela dengan insentif terbatas.
Evaluasi yang melibatkan Dinas Kesehatan P2KB, Tim Penggerak Posyandu, para camat, serta perwakilan kecamatan ini seharusnya tidak terjebak pada laporan capaian administratif semata. Tantangan sebenarnya terletak pada sinkronisasi data dan koordinasi antar-instansi—memastikan bahwa urusan perumahan rakyat atau perlindungan sosial benar-benar terintegrasi di meja layanan Posyandu, bukan sekadar menjadi daftar tugas di atas kertas.
Jika pemerintah daerah mampu menjamin dukungan operasional dan pelatihan kapasitas yang memadai bagi para kader, Posyandu 6 SPM dapat menjadi katalisator pemerataan kesejahteraan di Tojo Una-Una. Sebaliknya, tanpa penguatan infrastruktur pendukung dan komitmen anggaran lintas sektor, kebijakan ambisius ini dikhawatirkan hanya akan berjalan timpang di lapangan.*[]
Sumber : Prokopim Touna Prokopim Tojounauna.













































Touna Media Infotama
