TOUNA|t-media.id — Sanitasi sering kali menjadi anak tiri dalam prioritas pembangunan daerah—luput dari sorotan publik hingga ancaman pencemaran air dan krisis kesehatan merebak. Langkah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang dilaksanakan pada Senin, 16 November 2026 bertempat di Ruang rapat kantor Bupati, dalam menggandeng program pendampingan penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) tahun 2026 patut diapresiasi sebagai ikhtiar membenahi pengelolaan limbah domestik. Kehadiran Bupati Tojo Una-Una, Ilham, S.H., dalam tahapan persiapan ini menandakan adanya atensi politik terhadap persoalan sanitasi. Namun, pertanyaannya kini: seberapa jauh komitmen ini akan berwujud regulasi yang tegas, ataukah sekadar dokumen perencanaan yang mandek di atas meja birokrasi?
Selama ini, sistem pengelolaan lumpur tinja di berbagai daerah, termasuk wilayah berkembang, umumnya masih bergantung pada layanan insidentil atau panggilan—baru disedot ketika tangki septik sudah meluber atau mampet. Padahal, metode reaktif tersebut menyimpan bom waktu ekologis. Sebagian besar limbah domestik berisiko meresap dan mencemari sumber air tanah yang dikonsumsi warga sehari-hari.
Melalui LLTT, pemerintah bergeser menuju sistem berkala setiap 2 hingga 5 tahun sekali. Tahapan persiapan yang meliputi analisis potensi tangki septik, ketersediaan armada truk penyedot, hingga kesiapan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan prasyarat mutlak. Tantangan terberat justru terletak pada fase eksekusi di lapangan: apakah regulasi atau Perda yang disusun nantinya memiliki daya paksa yang efektif, dan bukan sekadar imbauan?
Selain itu, kesiapan kelembagaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas PUPR dan UPTD terkait akan diuji. Integrasi data pelanggan—seperti pemanfaatan aplikasi pendaftaran—harus transparan dan mudah diakses, bukan justru membebani warga dengan pungutan retribusi tanpa diimbangi peningkatan kualitas layanan yang konsisten.
Jika Pemkab Tojo Una-Una serius membenahi kesehatan lingkungan, penerapan LLTT harus dikawal secara transparan, melibatkan pengawasan publik, dan bebas dari praktik pungutan liar. Sanitasi yang aman bukan sekadar soal estetika kota, melainkan hak dasar warga atas lingkungan hidup yang sehat dan layak.*[]
Sumber : Prokopim Touna Prokopim Tojounauna.













































Touna Media Infotama
