AMPANA|t-media.id — Demokrasi tingkat akar rumput di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, tengah diuji oleh dugaan praktik kecurangan yang serius. Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matobiai, Kecamatan Togean, periode 2026–2034 diwarnai dugaan manipulasi aturan hukum demi menyingkirkan bakal calon tertentu.
Kasus ini mencuat setelah IRVAN, salah satu bakal calon BPD, mendapati statusnya digugurkan menjadi “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) berdasarkan Berita Acara Penolakan Calon tertanggal 29 Agustus 2026. Dalam konfirmasinya bersama media di Warung Kopi Jalur Dua pada Selasa, 10 November 2026, Irvan mengungkapkan bahwa dasar hukum penolakan tersebut diduga kuat merupakan hasil rekayasa—mulai dari perubahan isi Permendagri Nomor 10 Tahun 2016 hingga pencantuman Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una yang fiktif.
Merespons kejanggalan tersebut, Irvan telah melayangkan Surat Pengaduan Resmi Nomor: Istimewa tertanggal 10 November 2026 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) di Jakarta, serta tembusan ke berbagai lembaga pengawas termasuk Ditjen Otda, Komnas HAM, Ombudsman RI, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tojo Una-Una sebenarnya telah bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Verifikasi Resmi Nomor: 100.3/175/DPMD/2026 tertanggal 3 September 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD, Sudarto Palakana, SE. Melalui surat tersebut, DPMD menilai bahwa alasan penolakan panitia tidak berdasar dan merekomendasikan agar Irvan diakomodasi kembali sebagai kontestan.
Tidak hanya itu, menindaklanjuti surat dari DPMD tersebut, Camat Togean, Abdul Azis, turut mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 100.3/291/Kec. Togean tertanggal 8 September 2026. Dalam suratnya, Camat Togean secara tegas meminta Panitia Pemilihan BPD Matobiai untuk mengindahkan dan menaati surat Kepala Dinas PMD guna menetapkan saudara Irvan sebagai calon anggota BPD melalui musyawarah penetapan kembali.
Kendati instansi tingkat kecamatan dan kabupaten telah mengeluarkan surat verifikasi serta imbauan resmi, pihak Dinas PMD dan kecamatan dihadapkan pada kendala regulasi yang cukup pelik di lapangan. Saat ditemui di ruang kerja Kantor Dinas PMD Kabupaten Tojo Una-Una, Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana bersama Pejabat Fungsional Syamsul Abas, menjelaskan duduk perkara yang membatasi gerak birokrasi mereka.
Pihak DPMD menjelaskan bahwa aturan teknis yang mengatur tentang BPD—seperti Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya—tidak secara menyeluruh, mendetail, atau secara eksplisit menjabarkan mekanisme sanksi pembatalan hasil pemilihan oleh dinas kabupaten jika panitia tingkat desa bersikeras mengabaikan rekomendasi.
Berbeda dengan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang aturannya dijabarkan secara rinci, mekanisme teknis pemilihan BPD memiliki ruang abu-abu (kekosongan norma) terkait batasan intervensi langsung dan eksekusi pembatalan oleh instansi kabupaten. Akibat tidak adanya payung hukum atau “pasal sapu jagat” yang secara tegas memberi kewenangan eksekutif bagi DPMD untuk menganulir keputusan panitia desa secara sepihak, rekomendasi maupun imbauan yang dikeluarkan kerap kali tidak bertaji ketika panitia pemilihan di tingkat desa memilih untuk tidak mengindahkannya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan di Desa Matobiai bukan sekadar pembangkangan lokal, melainkan turut dipicu oleh problem klasik lemahnya harmonisasi serta detail regulasi tingkat atas yang menyulitkan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam mengambil tindakan korektif secara cepat dan terukur. Kini, publik menantikan langkah lanjutan dari Itjen Kemendagri dan Ombudsman RI untuk mengurai benang kusut administrasi ini demi menyelamatkan integritas demokrasi di tingkat desa.
Touna Media Infotama
