AMPANA|t-media.id — Di atas kertas bermeterai, urusan utang-piutang semestinya menjadi ikatan perdata yang bersih dari drama. Namun di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), relasi bertetangga justru berubah menjadi sengketa runyam yang berujung di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Touna pada Senin (16/11/2026).
Sukirlan M. Mantu (36), seorang wiraswasta setempat, resmi mengadukan tetangganya sendiri berinisial MHA alias DC. Laporan ini bukan sekadar soal angka cicilan, melainkan dugaan penyalahgunaan kepercayaan, penggelapan, hingga perusakan fisik kendaraan roda empat.
Semua bermula pada Mei 2026. Niat awal Sukirlan untuk meminjam dana melalui lembaga pembiayaan (leasing) urung dilakukan setelah MHA alias DC datang menawarkan solusi alternatif. Tawaran itu tampak menggiurkan: pinjaman personal senilai Rp40 juta, jaminan cukup menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sementara unit mobil tetap di tangan pelapor guna menunjang urusan dapur dan usaha sehari-hari.
Namun, manisnya janji di awal perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Konflik eskalatif pecah ketika MHA alias DC meminjam mobil tersebut dengan dalih untuk menghadiri acara pesta. Janji peminjaman yang mulanya hanya tiga hari meleset jauh dari kesepakatan.
Memasuki hari kelima, tepatnya 26 Agustus 2026, Sukirlan bersama istrinya mendatangi kediaman sang tetangga dengan membawa uang tunai Rp10 juta—niatnya satu: membayar angsuran sekaligus membawa pulang kembali kendaraan mereka.
Alih-alih kunci diserahterimakan dalam keadaan utuh, pemandangan ganjil menyambut kedatangan mereka di halaman rumah terlapor. Empat buah ban berikut peleknya raib, sementara bodi mobil dipenuhi goresan. Total kerugian materil ditaksir menyentuh angka kurang lebih Rp11.800.000 akibat pelucutan dan kerusakan fisik tersebut.
Kasus ini menyisakan pertanyaan besar tentang batas etika bertetangga dan bagaimana hukum merespons tindakan main hakim sendiri. Ruang perdata yang dicampuradukkan dengan tindakan perusakan barang tentu mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Tak ada ruang bagi siapa pun untuk merasa kebal hukum di negeri ini; hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu.
Kendati demikian, dalam negara hukum yang beradab, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) tetap harus dijunjung tinggi. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian maupun terlapor berinisial MHA alias DC belum memberikan keterangan resmi. Ruang klarifikasi tetap dibuka lebar agar duduk perkara menjadi benderang.
Publik kini mendesak jajaran Satreskrim Polres Tojo Una-Una untuk segera memproses pengaduan ini secara objektif, transparan, dan terukur. Penyelesaian yang cepat dan tuntas menjadi krusial agar gesekan-gesekan horizontal serupa tidak berlarut-larut dan menjamur di tengah masyarakat. Biarlah proses hukum berjalan di jalur yang semestinya, demi memastikan keadilan berpijak di atas bumi Ampana.*[]

















































Touna Media Infotama
