TOUNA|t-media.id — Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap menyisakan persoalan yang berlapis: mulai dari rasa takut akan ancaman pelaku, stigma soshttps://t-media.id/ial, hingga kebingungan warga mengenai ke mana harus mengadukan nasib. Kondisi tersebut membuat banyak kasus tenggelam sebagai fenomena gunung es.
Melalui kegiatan Sosialisasi Alur Pelaporan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Tojo Una-Una pada Kamis, 19 November 2026, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tojo Una-Una berupaya membuka jalan keluar yang lebih jelas bagi korban maupun masyarakat. Agenda yang dilaksanakan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng, S.Pd., M.A.P., Kepala Dinas Sosial Darmawan Suaib, S.Sos., M.Si., serta Sekretaris Dinsos P3A Kabupaten Tojo Una-Una Mohammad Idris Muslaini, S.Sos., M.M.
Bagi penyelenggara, kejelasan prosedur menjadi kunci agar korban tidak ragu bersuara. Informasi mengenai dokumen yang dibutuhkan serta saluran pengaduan resmi—seperti Call Center SAPA 129, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), hingga pihak kepolisian—diarahkan agar mudah dipahami dan diakses. Dengan alur yang terang, identitas serta keamanan korban diharapkan lebih terjamin.
Pelaporan yang tepat bukan sekadar mencatat perkara, melainkan pintu masuk untuk memastikan korban memperoleh hak-haknya secara gratis. Layanan tersebut meliputi pendampingan hukum, layanan kesehatan seperti visum, konseling psikologis, hingga penyediaan rumah aman (shelter). Di sisi lain, penegakan sanksi yang tegas bagi pelaku diharapkan melahirkan efek jera sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Untuk memastikan penanganan tidak tersendat oleh prosedur yang berbelit, arah kebijakan kegiatan ini menekankan penguatan jejaring lintas sektor. Koordinasi diselaraskan antara pemerintah daerah (Dinas PPPA), aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga perangkat desa atau RT/RW.
Upaya perlindungan juga didorong agar menjangkau ruang-ruang terdekat dengan kelompok rentan. Satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah, organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan Karang Taruna, serta forum anak menjadi sasaran sosialisasi agar deteksi dini dapat berjalan sejak di tingkat akar rumput.
Selain penguatan di lapangan, pelaporan yang terstruktur menjadi fondasi pemetaan kerawanan daerah melalui sistem pendataan nasional seperti SIMFONI PPA. Dari data tersebut, pemerintah daerah menargetkan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih terukur ke depan.*[]













































Touna Media Infotama
