AMPANA|t-media.id — Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengambil sikap tegas dalam merespons polemik kehadiran angkutan bajai yang memicu penolakan dari ratusan pengemudi bentor yang tergabung dalam Komunitas Bentor Touna Bersatu. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Aspirasi DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Selasa (17/11/2026), pemerintah daerah menekankan bahwa persoalan izin operasional dan trayek harus dikembalikan sepenuhnya kepada kepastian regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan gesekan sosial di tingkat akar rumput.
Pemerintah Daerah Tojo Una-Una yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Alimuddin Mohammad, menyatakan bahwa seluruh dinamika dan keberatan yang disampaikan oleh para pelaku usaha transportasi alternatif perlu didengar secara seksama untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya, baik moda transportasi bajai maupun bentor sama-sama memiliki koridor aturan yang diatur secara ketat dalam regulasi perhubungan.
“Persoalan bajai dan bentor ini, keduanya diatur dalam regulasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan penjelasan dari beliau-beliau (para pihak terkait) sehingga dalam proses penjelasannya kita bisa mengambil suatu musyawarah dan kesepakatan terkait mana yang harus kita rekatkan,” ujar Alimuddin di hadapan para legislator Komisi II, jajaran Dinas Perhubungan, Kasatlantas Polres Tojo Una-Una, serta ratusan massa aksi.
Pemerintah daerah menggarisbawahi bahwa penataan transportasi umum di wilayah hukum Tojo Una-Una tidak boleh berjalan secara tumpang tindih. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Tojo Una-Una Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kendaraan Angkutan Umum Jalan Raya, setiap badan hukum atau perorangan yang menjalankan usaha angkutan umum diwajibkan mendaftar secara resmi, mengantongi izin operasional dari instansi berwenang, serta wajib memenuhi standar uji kelayakan jalan (laik jalan).
Selain itu, penetapan trayek dan jalur operasi juga mutlak berpedoman pada Keputusan Bupati melalui Dinas Perhubungan agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan tertib lalu lintas, khususnya di kawasan pusat Kota Ampana.
Langkah antisipatif ini dinilai mendesak guna mencegah benturan horizontal antar-pengemudi angkutan umum di lapangan. Dengan mendudukkan persoalan secara proporsional sesuai koridor hukum perundang-undangan, Pemkab Tojo Una-Una berharap ketertiban umum tetap terjaga tanpa harus mengorbankan mata pencaharian para pelaku usaha transportasi lokal yang telah lebih dulu beroperasi.*[]












































Touna Media Infotama
