JAKARTA|t-media.id — Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengganggu hak belajar jutaan anak di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendata, hingga 1 September 2026, sebanyak 12.874 sekolah yang menampung 1,43 juta siswa di 27 kabupaten/kota pada enam provinsi terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka.
Kalimantan Barat menjadi wilayah terdampak terparah. Di provinsi ini, sebanyak 8.888 sekolah dengan lebih dari satu juta siswa terpaksa belajar dari rumah. Sementara di Kalimantan Tengah, sebanyak 795 sekolah dengan 141.981 siswa mencatatkan kondisi serupa.
Guna merespons krisis ekologis musiman ini, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Karhutla. Regulasi yang ditandatangani 28 Agustus 2026 ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga sekolah kesetaraan.
“Keselamatan dan kesehatan anak adalah prioritas. Namun, belajar dari rumah bukan berarti libur,” kata Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan PNFI Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, di gedung BNPB, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Dalam edaran tersebut, penyesuaian moda belajar disandarkan pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) setempat:
- ISPU 1–50 (Baik): Pembelajaran berlangsung normal.
- ISPU 51–100 (Sedang): Sekolah dibuka dengan pembatasan aktivitas luar ruangan.
- ISPU 101–200 (Tidak Sehat): Pembelajaran tatap muka dibatasi. Kelompok rentan seperti siswa PAUD, SD kelas I–III, SLB, dan murid dengan komorbid dialihkan ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
- ISPU >200 (Sangat Tidak Sehat hingga Berbahaya): Sekolah dihentikan sepenuhnya dan beralih ke PJJ.
Penerapan skala baku ini memicu dinamika berbeda di daerah. Kota Pekanbaru, misalnya, mulai membuka sekolah kembali pada 31 Agustus usai ISPU membaik ke level Sedang. Di saat bersamaan, Kota Palembang memilih skema pemangkasan jam belajar.
Meski regulasi mewajibkan PJJ, pelaksanaan di lapangan membentur tembok lama: ketimpangan akses jaringan dan listrik. Data pemerintah mencatat sedikitnya ada 1.365 sekolah terdampak yang sama sekali tidak memiliki aliran listrik.
Menanggapi hal ini, Gogot mengklaim PJJ tak melulu bertumpu pada skema daring. Sekolah yang terisolasi dari sinyal internet diarahkan menerapkan pembelajaran luring memanfaatkan modul cetak, penugasan rumah, sistem guru kunjung, hingga siaran radio local. Beban kurikulum pun dipangkas, berfokus pada literasi dan numerasi dasar.
Di tingkat tapak, pemerintah menjanjikan fasilitas ruang kelas aman asap serta penunjukan minimal satu sekolah rujukan aman asap di tiap kecamatan terdampak. Pemantauan dampak kesehatan warga sekolah serta status ISPU diserahkan kepada Pos Pendidikan Darurat Karhutla di tingkat pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) daerah. []
Sumber : Istimewa
Touna Media Infotama
